Trump Tuduh Gubernur Illinois Halangi Deportasi, Kirim Pasukan ke Chicago

RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Ketegangan politik di Amerika Serikat kembali meningkat setelah Presiden Donald Trump mengerahkan pasukan Garda Nasional ke sejumlah kota besar untuk menekan gelombang demonstrasi anti-imigrasi yang kian meluas. Setelah Los Angeles dan Washington DC, sebanyak 200 pasukan tambahan dikirim ke Illinois pada Selasa (7/10/2025).

Langkah itu menandai eskalasi baru dalam kebijakan keras Trump terhadap imigrasi. Chicago, kota terbesar di Illinois dan ketiga terbesar di AS, menjadi titik panas terbaru operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE). Operasi ini memicu protes luas, tudingan pelanggaran hak asasi manusia, serta gugatan hukum dari sejumlah kota yang dipimpin oleh Partai Demokrat.

Ketegangan semakin memuncak setelah Trump melalui akun Truth Social menuduh Gubernur Illinois JB Pritzker dan Wali Kota Chicago Brandon Johnson menghalangi upaya penegakan hukum federal. Ia bahkan menyerukan agar keduanya dijebloskan ke penjara.

Pernyataan tersebut memperpanjang daftar serangan politik Trump terhadap pejabat Partai Demokrat, yang selama ini menentang kebijakan deportasi massal. Pritzker sendiri dikenal sebagai salah satu figur potensial calon presiden dari Demokrat untuk Pilpres 2028, dan menegaskan tetap menolak kebijakan yang disebutnya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

Sementara itu, Johnson mengambil langkah tegas dengan menetapkan sejumlah kawasan sebagai “zona bebas ICE”, sebuah kebijakan yang melarang aparat imigrasi federal melakukan penggerebekan di properti milik pemerintah kota. Langkah ini disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap imigran, terutama setelah penggerebekan terakhir di Chicago yang melibatkan helikopter tempur Black Hawk.

Trump juga menggelar pertemuan di Gedung Putih untuk membahas aktivitas kelompok kiri radikal Antifa, yang menurutnya mengancam keamanan nasional. Ia bahkan mengategorikan Antifa sebagai organisasi teroris domestik, meskipun kelompok tersebut tidak memiliki struktur yang jelas.

Dalam pernyataannya, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mendukung langkah Presiden dengan menyebut demonstran Antifa memiliki tingkat bahaya yang sama dengan kelompok teroris internasional seperti Hamas.

Situasi di berbagai kota menunjukkan meningkatnya polarisasi politik di AS, dengan kebijakan imigrasi kembali menjadi isu utama yang memecah opini publik menjelang tahun-tahun politik berikutnya.