111 Koperasi di Lampung Barat ‘Mati Suri’

BALIKBUKIT - Lampung Barat menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan koperasi. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopdag) setempat mencatatkan sebanyak 111 koperasi yang tidak aktif alias mati suri. Angka ini menjadi salah satu indikator masalah dalam sektor koperasi yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Kepala Diskopdag Lampung Barat, Tri Umaryani, S.P., M.Si., mengungkapkan bahwa hingga Desember 2024, total koperasi yang ada di wilayah ini mencapai 167. Dari jumlah tersebut, hanya 56 koperasi yang aktif menjalankan kegiatan, sementara 74 koperasi dalam proses pembubaran. Menariknya, ada 37 koperasi yang tidak aktif sama sekali.

”Jadi, ada 111 koperasi yang tidak aktif. 74 koperasi dalam proses pembubaran, sedangkan 37 lainnya sudah tidak aktif,” jelas Tri Umaryani. 

Salah satu faktor utama penyebab koperasi mati suri adalah minimnya kegiatan dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Sebagian besar koperasi yang tidak aktif ini tidak lagi memiliki pengurus atau manajemen yang berjalan dengan baik. Bahkan, saat pihak Diskopdag turun ke lapangan untuk mengecek, mereka menemukan banyak koperasi yang sudah tidak berfungsi dan pengurusnya sudah tidak ada lagi.

”Koperasi yang tidak aktif ini, ketika kami cek di lapangan, pengurusnya juga sudah tidak ada. Kondisinya jelas sudah mati suri, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan,” kata Tri Umaryani.

Diskopdag telah mengajukan pembubaran 74 koperasi yang tidak aktif ini sejak beberapa tahun lalu, tetapi hingga kini keputusan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum juga keluar. Pembubaran koperasi yang sudah tidak aktif menjadi penting untuk memastikan agar koperasi-koperasi yang masih ada dan berfungsi bisa berkembang dengan lebih baik, serta menghindari tumpang tindih dalam administrasi.

“Kami sudah mengusulkan pembubaran koperasi yang tidak aktif, tetapi sampai sekarang kami masih menunggu,” kata dia.

Menurut Tri Umaryani, pembubaran koperasi yang tidak aktif sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 65/Kep.M.KUKM.2/VII/2017, yang mengatur tentang prosedur pembubaran koperasi yang tidak lagi beroperasi.

“Kita telah berkoordinasi ke provinsi dan untuk pembubaran koperasi tersebut agak sulit, harusnya koperasi nya langsung yang melakukan usulan pembubaran, sementara koperasi yang ada itu ada yang keberadaan pengurusnya tidak diketahui dan sudah tidak aktif,” kata dia. *