KPK Panggil Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka dalam Kasus Harun Masiku

Radarlambar.Bacakoran.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dikonfirmasi wartawan Senin 17 Februari 2025 membenarkan pemanggilan tersebut. Bahkan HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Ditambahkannya, pemeriksaan dijadwalkan akan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang akan digali oleh penyidik dalam sesi tersebut.

Sementara itu, pihak kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, Minggu 16 Februari 2025 kemarin mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan setelah tim menerima surat pemanggilan untuk pemeriksaan Kliennya di hari Senin ini, tapi pihaknya akan mengajukan permohonan penundaan.

Langkah KPK dalam memeriksa Hasto kembali dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukannya.Keputusan ini disampaikan oleh hakim tunggal Djuyamto pada Kamis 13 Februari 2025 kemarin, yang menyatakan bahwa status tersangka Hasto Kristiyanto sah menurut hukum.

Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Bahkan, Hasto sempat menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada Senin 13 Januari 2025 lalu selama 3,5 jam, tapi meminta penundaan lebih lanjut hingga proses praperadilan selesai. Kini, dengan ditolaknya gugatan tersebut, KPK kembali memanggilnya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto berkaitan dengan dugaan suap dalam proses PAW anggota DPR serta upaya menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku, yang hingga kini masih berstatus buronan. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.(*)