Pemkab Pesbar Tutup Musrenbang RKPD 2026 di Pesisir Tengah

TUTUP _ Pemkab Pesbar menutup Musrenbang di Kecamatan Pesisir Tengah - Foto Dok--
Radarlambar.bacakoran.co - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), menutup pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 tingkat kecamatan, di Kecamatan Pesisir Tengah, yang turut di hadiri Kecamatan Krui Selatan dan Pulau Pisang, pada Rabu, 19 Februari 2025.
Hadir dalam kesempatan itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Gunawan, M.Si., bersama sejumlah Kepala OPD, Forkopimda Lambar-Pesbar, para camat, lurah, peratin dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Gunawan mengatakan, musrenbang itu merupakan agenda tahunan yang sangat strategis dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
“Musrenbang menjadi wadah untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan menyusun prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD,” kata dia.
Dijelaskannya, pembangunan yang efektif dan berkelanjutan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, lewat musrenbang bersama-sama membahas berbagai usulan pembangunan yang telah disusun dari tingkat Pekon.
“Usulan tersebut mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, serta aspek lainnya yang mendukung peningkatan kesejahteraan,,” jelasnya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan Musrenbang yang merupakan wadah untuk menyampaikan usulan terkait pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Meski bgegitu tidak semua usulan akan ditinfak lanjuti.
“Usulan yang masuk tentunya aka di kaji terlebih dahulu oleh Pemkab Pesbar, sehingga akan ditetapkan usulan prioritasnnya dan baru akan di tindak lanjuti kedepannya,” terangnya.
Selain itu, seluruh peratin juga diminta untuk segera menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan melalui anggaran dana desa (DD), sehingga saat anggaran sudah siap pekon tinggal melakukan serapan.
“Kami minta agar pekon dapat mempersiapkan kegiatan sesuai dengan hasil Musrenbang RKP Pekon, sehingga kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor bisa dimaksimalkan melalui anggaran DD,” pungkasnya. (*)