Gelombang Protes, Massa Tuntut Keadilan Anggaran-Hentikan PSN

Radarlambar.bacakoran.co- Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #BersamaRakyat di Yogyakarta pada Kamis (20//20252). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional Indonesia Gelap yang juga berlangsung di berbagai kota lain seperti Banda Aceh, Jakarta, dan Makassar.

Peserta aksi mulai berkumpul di Tempat Parkir Abu Bakar Ali sejak pukul 12.00 WIB, kemudian bergerak menuju Titik Nol Kilometer melalui Jalan Malioboro. Mereka mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan dan menanggalkan identitas kampus maupun kelompok. Sepanjang perjalanan, mereka membawa berbagai spanduk yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya bertuliskan "Makan Gratis, Pendidikan Krisis".

Koordinator aksi, Sana Ulaili dari Forum Cik Di Tiro, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai berdampak buruk pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ia menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah justru memperparah kondisi rakyat, terutama mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan ekonomi.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diambil dari anggaran pendidikan menjadi contoh nyata bagaimana pemangkasan ini berisiko menurunkan kualitas pendidikan. Ia menilai bahwa program tersebut seharusnya dibiayai dari pos anggaran lain tanpa mengorbankan sektor pendidikan yang sudah menghadapi banyak tantangan.

Selain itu, pemangkasan anggaran untuk infrastruktur dinilai akan memperlambat pembangunan fasilitas publik seperti jalan desa dan jembatan. Salah satu peserta aksi, Dedi, seorang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan bahwa masyarakat di daerah terpencil akan semakin sulit mendapatkan akses ke layanan dasar akibat terhambatnya pembangunan infrastruktur.

Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan tanpa kajian matang dapat berakibat pada semakin luasnya kesenjangan sosial. Menurutnya, banyak daerah masih membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan jalan dan fasilitas umum, tetapi justru mengalami pemotongan anggaran.

Selain itu, aliansi Jogja Memanggil juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemberian konsesi tambang kepada ormas dan kampus. Aktivis lingkungan, Rian Pratama, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi membungkam kontrol masyarakat sipil serta akademisi terhadap eksploitasi sumber daya alam.

Menurutnya, keterlibatan institusi pendidikan dalam bisnis tambang bisa menghilangkan independensi akademik. Ia menilai bahwa dunia akademik seharusnya menjadi tempat kajian ilmiah yang objektif, bukan justru terlibat dalam kepentingan ekonomi yang berisiko merusak lingkungan.

Massa aksi juga menyerukan penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai hanya memperburuk konflik agraria dan merusak lingkungan. 

Aktivis agraria, Lestari Wulandari, menilai bahwa PSN lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas. Ia mengungkapkan bahwa proyek-proyek besar kerap kali mengorbankan masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan, yang kehilangan lahan dan sumber penghidupan mereka.

Selain itu, aksi ini juga menolak kebijakan militerisme yang semakin menguat dalam pengelolaan negara. Seorang peserta aksi, Fajar, menyebut bahwa meningkatnya peran aparat dalam berbagai aspek kehidupan sipil menunjukkan tanda-tanda kembalinya dwi fungsi ABRI. *