Mengenal Gaji dan Tunjangan Kada yang Dilantik Prabowo

Reporter: Adi Pabara |

Editor: |

Jumat , 21 Feb 2025 - 21:10

PELANTIKAN Gubernur, walikota dan Kepala Daerah. -Foto Dok---

Radarlambar.bacakoran.co - Pada Kamis, 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Di antara nama-nama yang dilantik, beberapa di antaranya cukup dikenal masyarakat, seperti Rano Karno, yang lebih dikenal dengan nama Bang Doel, serta Ramzi, yang juga populer di kalangan masyarakat. Bang Doel akan menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Pramono Anung, sementara Ramzi terpilih sebagai Wakil Bupati Cianjur, bekerja sama dengan Wahyu.

Selain menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin daerah, para kepala dan wakil kepala daerah ini juga akan mendapatkan gaji, tunjangan jabatan, serta biaya operasional yang disediakan oleh negara.

Hal ini berdasarkan aturan yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, hingga pendanaan operasional yang disesuaikan dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing.

Pemerintah Indonesia mengatur besaran gaji pokok kepala daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000. Berdasarkan peraturan ini, gaji pokok untuk berbagai jabatan kepala daerah sebagai berikut:

Gubernur: Rp3.000.000,- per bulan.

Wakil Gubernur: Rp2.400.000,- per bulan.

Wali Kota/Bupati: Rp2.100.000,- per bulan.

Wakil Wali Kota/Wakil Bupati: Rp1.800.000,- per bulan.

Sebagai contoh, Bang Doel, yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, akan menerima gaji pokok sebesar Rp2,4 juta per bulan, sementara Ramzi yang menjadi Wakil Bupati Cianjur akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1,8 juta per bulan.

Selain gaji pokok, kepala daerah dan wakilnya juga berhak mendapatkan tunjangan jabatan. Besaran tunjangan ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Tunjangan jabatan yang diterima kepala daerah terdiri dari tunjangan untuk gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, serta wakilnya. Berikut adalah rincian tunjangan jabatan tersebut:

Gubernur: Rp5.400.000,- per bulan.

Wakil Gubernur: Rp4.320.000,- per bulan.

Wali Kota/Bupati: Rp3.780.000,- per bulan.

mengenal gaji dan tunjangan kada yang dilantik prabowo                             radarlambar.bacakoran.co - pada kamis, 20 februari 2025, presiden prabowo subianto resmi melantik sejumlah kepala daerah hasil pilkada serentak 2024.
di antara nama-nama yang dilantik, beberapa di antaranya cukup dikenal masyarakat, seperti rano karno, yang lebih dikenal dengan nama bang doel, serta ramzi, yang juga populer di kalangan masyarakat. bang doel akan menjabat sebagai wakil gubernur dki jakarta mendampingi pramono anung, sementara ramzi terpilih sebagai wakil bupati cianjur, bekerja sama dengan wahyu.
selain menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin daerah, para kepala dan wakil kepala daerah ini juga akan mendapatkan gaji, tunjangan jabatan, serta biaya operasional yang disediakan oleh negara. 
hal ini berdasarkan aturan yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, hingga pendanaan operasional yang disesuaikan dengan jumlah pendapatan asli daerah (pad) masing-masing.
pemerintah indonesia mengatur besaran gaji pokok kepala daerah melalui peraturan pemerintah (pp) nomor 59 tahun 2000. berdasarkan peraturan ini, gaji pokok untuk berbagai jabatan kepala daerah sebagai berikut:
gubernur: rp3.000.000,- per bulan.
wakil gubernur: rp2.400.000,- per bulan.
wali kota/bupati: rp2.100.000,- per bulan.
wakil wali kota/wakil bupati: rp1.800.000,- per bulan.
sebagai contoh, bang doel, yang menjabat sebagai wakil gubernur dki jakarta, akan menerima gaji pokok sebesar rp2,4 juta per bulan, sementara ramzi yang menjadi wakil bupati cianjur akan mendapatkan gaji pokok sebesar rp1,8 juta per bulan.
selain gaji pokok, kepala daerah dan wakilnya juga berhak mendapatkan tunjangan jabatan. besaran tunjangan ini diatur dalam keputusan presiden (keppres) nomor 68 tahun 2001. tunjangan jabatan yang diterima kepala daerah terdiri dari tunjangan untuk gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, serta wakilnya. berikut adalah rincian tunjangan jabatan tersebut:
gubernur: rp5.400.000,- per bulan.
wakil gubernur: rp4.320.000,- per bulan.
wali kota/bupati: rp3.780.000,- per bulan.
wakil wali kota/wakil bupati: rp3.240.000,- per bulan.
tunjangan ini merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada kepala daerah dan wakilnya untuk mendukung kinerja mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan.
selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga mendapat pendanaan untuk biaya operasional mereka. hal ini diatur dalam pp nomor 109 tahun 2020 yang memberikan rincian biaya yang mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan, hingga perjalanan dinas.
biaya operasional ini disesuaikan dengan jumlah pendapatan asli daerah (pad) masing-masing daerah, dan pembagiannya berbeda-beda berdasarkan besaran pad daerah tersebut. sebagai contoh, untuk gubernur dan wakil gubernur:
jika pad daerah rp0 hingga rp15 miliar, biaya operasional dapat berkisar antara rp150 juta hingga 1,75% dari total pad.
jika pad daerah rp15 miliar hingga rp50 miliar, biaya operasional berkisar antara rp262,5 juta hingga 1% dari total pad.
untuk pad di atas rp500 miliar, biaya operasional yang diberikan bisa mencapai rp1,25 miliar, dengan besaran maksimal 0,15% dari total pad.
sementara itu, untuk wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati, biaya operasional dihitung berdasarkan pad daerah dengan kisaran biaya sebagai berikut:
pad rp0 hingga rp5 miliar: biaya operasional bisa mencapai rp125 juta hingga 3% dari total pad.
pad rp5 miliar hingga rp10 miliar: biaya operasional antara rp150 juta hingga 2% dari total pad.
untuk pad di atas rp150 miliar, biaya operasional yang diberikan bisa mencapai rp600 juta, dengan besaran maksimal 0,15% dari total pad.
pendanaan operasional ini sangat penting untuk memastikan bahwa kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif tanpa harus khawatir soal pembiayaan operasional sehari-hari.
gaji kepala daerah yang dilantik presiden prabowo subianto pada hari ini tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan jabatan dan biaya operasional yang ditentukan berdasarkan jumlah pendapatan asli daerah (pad). dengan pengaturan yang terstruktur ini, diharapkan para kepala daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta mendukung pembangunan dan kemajuan daerah masing-masing.(*/adi)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Sabtu, 22 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan