Kasus Hasto Kristiyanto Dinyatakan Murni Kasus Hukum, Tanpa Ada Politisasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (HK) resmi mengenakan rompi oranye sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 20 Februari 2025 kemarin.//Foto:dok/net.--

Radarlambar.Bacakoran.co - Wakil Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Jose, menegaskan bahwa kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, bukanlah bentuk politisasi. Jose meminta semua pihak, termasuk elit PDIP, untuk tidak mengaitkan kasus ini dengan isu politik dan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Politikus PDIP seharusnya tidak membingungkan rakyat. Program-program yang diusung oleh Presiden Prabowo harus didukung sepenuhnya karena semua itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Banyak manfaat yang sudah dirasakan oleh rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), diskon tarif listrik, dan perhatian besar pemerintah terhadap sektor pendidikan,” ujar Jose saat berbicara dengan wartawan pada Jumat, 21 Februari 2025.

Jose juga mengajak masyarakat untuk memberi kesempatan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk bekerja bagi kepentingan rakyat. Menurutnya, pencapaian yang dirasakan rakyat saat ini tidak datang dalam waktu singkat, mengingat pemerintahan baru berjalan lebih dari 100 hari. Ia menegaskan pentingnya kecerdasan masyarakat agar tidak mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.

“Semua ada jalannya dan prosesnya. Mari kita dukung pemerintah untuk bekerja. Jangan membodohi rakyat, mereka sekarang sudah cerdas. Mengenai kasus Hasto Kristiyanto, jika memang tidak bersalah, biarkan pengadilan yang memutuskan. Jangan lagi mengatakan ini politisasi, karena kasusnya sudah jelas dengan bukti yang ada dan sudah melalui praperadilan yang ditolak. Jadi, tidak ada alasan untuk mengajukan hal lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jose menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak ada tempat untuk intimidasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini adalah negara hukum. Jangan sampai kita kalah, kemudian diperiksa sebagai tersangka dan dikawal oleh ratusan massa. Itu merupakan upaya intimidasi terhadap KPK. Sebagai seorang negarawan, beliau seharusnya merasa malu,” tambah Jose.

Jose juga mengingatkan pentingnya persatuan di kalangan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. Ia menekankan agar rakyat tidak mudah terpecah-belah atau diadu domba demi kepentingan kelompok tertentu.

“Sudah saatnya kita bersatu, bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia Emas. Dari hulu ke hilir, bersama-sama. Jangan mudah diadu domba. Suara rakyat yang benar adalah suara rakyat yang menginginkan harga bahan pokok yang terjangkau. Jika ada yang teriak-teriak, pastikan keasliannya,” tutup Jose.(*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan