Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang Habiskan Rp13 Miliar

Radarlambar.bacakoran.co – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa kegiatan retreat kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, menelan biaya sebesar Rp13 miliar bersumber APBN.

Retreat yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini merupakan bagian dari program pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut Bima, anggaran Rp13 miliar untuk pelaksanaan retreat di Akmil ini lebih kecil dibandingkan program sejenis yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Perbedaan signifikan terletak pada durasi dan fasilitas yang digunakan. Program sebelumnya berlangsung lebih lama, bahkan mencapai satu bulan lebih di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan dua minggu di Kementerian Dalam Negeri. Fasilitas penginapan pada program sebelumnya juga berbeda. Peserta retreat sebelumnya menginap di hotel dengan anggaran tambahan yang sebagian bersumber dari APBD. 

Sementara itu, pada kegiatan kali ini, para kepala daerah menjalani retreat selama tujuh hari di tenda yang telah disediakan di lingkungan Akmil Magelang. Dengan format ini, anggaran yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan program pembinaan sebelumnya yang melibatkan fasilitas penginapan hotel serta durasi yang lebih panjang.

Retreat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah agar lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih. Mengingat total APBN RI saat ini mencapai Rp3.600 triliun dan dana yang beredar di daerah melalui APBD sebesar Rp1.300 triliun, pemerintah menilai pentingnya peningkatan kompetensi kepala daerah dalam mengelola anggaran publik.

Sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut berpartisipasi dalam memberikan pembekalan kepada kepala daerah.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar lebih profesional dan akuntabel dalam mengelola dana publik yang jumlahnya mencapai ribuan triliun rupiah.

Melalui program ini, kepala daerah diharapkan mampu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penggunaan anggaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah menekankan bahwa retreat ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.