Sistem Coretax Bermasalah, BPK Lakukan Audit Mendalam

Reporter: Yayan Prantoso |

Editor: Budi Setiawan |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 13:01

Gangguan teknis Coretax bikin antrean panjang di kantor pajak!-Foto Net-

4.Kolom Isian Baru yang Membingungkan

Coretax memperkenalkan beberapa kolom baru yang tidak ada di sistem sebelumnya, seperti NIK Notaris. Hal ini membuat wajib pajak kebingungan karena harus mengisi informasi tambahan yang belum mereka pahami sepenuhnya.

5.Gangguan pada e-Faktur

Pelaku usaha yang menggunakan e-Faktur juga menghadapi berbagai kendala, seperti proses validasi yang lambat dan gangguan saat menandatangani faktur elektronik. Masalah ini berpotensi menghambat transaksi bisnis mereka.

Coretax diharapkan menjadi inovasi yang dapat mempercepat dan mempermudah proses administrasi perpajakan di Indonesia.

Namun, dengan berbagai kendala yang muncul, sistem ini justru menjadi tantangan baru bagi para wajib pajak.

Audit yang sedang dilakukan oleh BPK diharapkan mampu menemukan akar permasalahan dan memberikan solusi yang efektif.

Keberhasilan sistem ini akan sangat menentukan kelancaran penerimaan pajak nasional serta pencapaian target APBN 2025.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki sistem agar Coretax benar-benar berfungsi optimal serta memberikan manfaat nyata bagi wajib pajak.(*)

sistem coretax bermasalah, bpk lakukan audit mendalam                            radarlambar.bacakoran.co - sistem coretax yang mulai diterapkan pada 1 januari 2025 seharusnya menjadi solusi digitalisasi perpajakan di indonesia. 
namun, sejak peluncurannya, sistem ini justru menuai banyak keluhan dari para wajib pajak. 
gangguan teknis yang berulang menyebabkan antrean panjang di kantor pajak, bahkan memaksa beberapa wajib pajak untuk kembali berkali-kali demi menyelesaikan urusan administrasi mereka. 
alih-alih mempermudah proses perpajakan, sistem ini justru menambah beban dan kesulitan baru. 
melihat kondisi ini, badan pemeriksa keuangan (bpk) memutuskan untuk melakukan audit terhadap proyek senilai rp1,3 triliun tersebut guna menelusuri penyebab permasalahan yang terjadi.  
ahmad adib susilo, staf ahli bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bpk, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap coretax sedang berlangsung. 
saat ini, bpk masih dalam tahap evaluasi awal dan belum dapat menyampaikan hasil audit secara resmi. 
"proses audit sedang berjalan, mengingat sistem ini masih baru. kami tengah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh," ujarnya dalam sebuah seminar di perbanas institute, jakarta. 
audit ini bertujuan untuk memastikan apakah sistem coretax telah berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya atau justru mengalami kendala yang perlu segera ditangani.  
coretax merupakan sistem perpajakan modern yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penerimaan pajak. 
proyek ini dikerjakan oleh lg cns-qualysoft consortium dan diresmikan oleh presiden prabowo subianto pada 31 desember 2024. 
sejak diterapkan awal tahun ini, layanan coretax dapat diakses melalui situs resmi direktorat jenderal pajak.  
namun, dalam implementasinya, sistem ini justru menghadirkan berbagai kendala teknis yang menyulitkan pengguna. 
beberapa wajib pajak mengeluhkan akses website yang sering terganggu, proses login yang lambat, hingga data yang tidak tersimpan dengan baik. 
situasi ini berpotensi menghambat proses pelaporan pajak yang seharusnya berjalan lebih efisien dibandingkan sistem sebelumnya.  
menurut ahmad adib, keberhasilan coretax sangat penting dalam mendukung target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam apbn 2025. 
"harapan kami, sistem ini dapat membantu pemerintah mencapai target pajak tahun ini. namun, jika masalah teknis terus berlanjut, ada kemungkinan justru menghambat pencapaian tersebut," ungkapnya.
sejak diterapkan, coretax mengalami berbagai kendala yang berdampak pada kelancaran administrasi perpajakan. 
beberapa permasalahan utama yang sering dikeluhkan oleh wajib pajak meliputi:  
 
1.akses website lambat dan tidak stabil
banyak pengguna kesulitan mengakses coretax karena server sering mengalami gangguan. hal ini menyebabkan keterlambatan, bahkan kegagalan dalam pelaporan pajak.  
 
2.kesulitan dalam registrasi akun  
sejumlah wajib pajak mengalami kendala saat mendaftarkan akun mereka, yang berujung pada keterlambatan akses layanan pajak.  
 
3.data lama tidak dapat diakses 
salah satu masalah terbesar adalah ketidakmampuan sistem untuk mengenali data dari sistem sebelumnya. akibatnya, pengguna harus menginput ulang informasi mereka, yang tentu memakan waktu dan tenaga ekstra.  
 
4.kolom isian baru yang membingungkan  
 coretax memperkenalkan beberapa kolom baru yang tidak ada di sistem sebelumnya, seperti nik notaris. hal ini membuat wajib pajak kebingungan karena harus mengisi informasi tambahan yang belum mereka pahami sepenuhnya.  
 
5.gangguan pada e-faktur
pelaku usaha yang menggunakan e-faktur juga menghadapi berbagai kendala, seperti proses validasi yang lambat dan gangguan saat menandatangani faktur elektronik. masalah ini berpotensi menghambat transaksi bisnis mereka.
 
coretax diharapkan menjadi inovasi yang dapat mempercepat dan mempermudah proses administrasi perpajakan di indonesia. 
namun, dengan berbagai kendala yang muncul, sistem ini justru menjadi tantangan baru bagi para wajib pajak. 
audit yang sedang dilakukan oleh bpk diharapkan mampu menemukan akar permasalahan dan memberikan solusi yang efektif.  
keberhasilan sistem ini akan sangat menentukan kelancaran penerimaan pajak nasional serta pencapaian target apbn 2025. 
oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki sistem agar coretax benar-benar berfungsi optimal serta memberikan manfaat nyata bagi wajib pajak.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Kamis, 8 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan