Sistem Coretax Bermasalah, BPK Lakukan Audit Mendalam

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Sistem Coretax yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 seharusnya menjadi solusi digitalisasi perpajakan di Indonesia. 

Namun, sejak peluncurannya, sistem ini justru menuai banyak keluhan dari para wajib pajak. 

Gangguan teknis yang berulang menyebabkan antrean panjang di kantor pajak, bahkan memaksa beberapa wajib pajak untuk kembali berkali-kali demi menyelesaikan urusan administrasi mereka. 

Alih-alih mempermudah proses perpajakan, sistem ini justru menambah beban dan kesulitan baru. 

Melihat kondisi ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memutuskan untuk melakukan audit terhadap proyek senilai Rp1,3 triliun tersebut guna menelusuri penyebab permasalahan yang terjadi.  

Ahmad Adib Susilo, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Coretax sedang berlangsung. 

Saat ini, BPK masih dalam tahap evaluasi awal dan belum dapat menyampaikan hasil audit secara resmi. 

"Proses audit sedang berjalan, mengingat sistem ini masih baru. Kami tengah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh," ujarnya dalam sebuah seminar di Perbanas Institute, Jakarta. 

Audit ini bertujuan untuk memastikan apakah sistem Coretax telah berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya atau justru mengalami kendala yang perlu segera ditangani.  

Coretax merupakan sistem perpajakan modern yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penerimaan pajak. 

Proyek ini dikerjakan oleh LG CNS-Qualysoft Consortium dan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024. 

Sejak diterapkan awal tahun ini, layanan Coretax dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.  

Namun, dalam implementasinya, sistem ini justru menghadirkan berbagai kendala teknis yang menyulitkan pengguna. 

Beberapa wajib pajak mengeluhkan akses website yang sering terganggu, proses login yang lambat, hingga data yang tidak tersimpan dengan baik.