Dinilai Melecehkan, Komnas Perempuan Kecam Ahmad Dhani

Radarlambar.bacakoran.co - Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, belakangan ini menuai kontroversi setelah mengajukan usulan terkait naturalisasi pemain sepak bola untuk Tim Nasional Indonesia dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Usulan yang berfokus pada kriteria fisik pemain yang akan dinaturalisasi ini langsung mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Ahmad Dhani menyarankan agar PSSI mengurangi jumlah pemain yang memiliki ciri fisik seperti rambut pirang dan mata biru, karena menurutnya pemain dengan ciri-ciri fisik tersebut kurang sesuai dengan gambaran wajah Indonesia. Dhani menyarankan agar lebih banyak pemain yang memiliki fisik mirip dengan masyarakat Indonesia, misalnya dari Asia Timur atau Afrika.

Namun, pernyataan ini justru mengundang kecaman dari Komnas Perempuan, yang menilai bahwa usulan tersebut berkonotasi seksis dan merendahkan martabat perempuan. Komnas Perempuan menilai pernyataan Dhani memperlakukan perempuan hanya sebagai objek dan menempatkannya dalam peran sempit sebagai mesin reproduksi dan pelayan seksual suami. Kritikan tersebut mengarah pada ketidaksesuaian pernyataan Dhani dengan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang dan konvensi internasional yang menjamin hak-hak perempuan.

Mereka meminta agar Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk menindaklanjuti pernyataan tersebut dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, mereka juga mendesak pimpinan DPR untuk memperkuat kapasitas anggota dewan dalam menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan berintegritas, serta sesuai dengan etika yang berlaku.

Selain kontroversi terkait kriteria fisik, Ahmad Dhani juga mengemukakan ide yang lebih mengundang keheranan, yaitu menaturalisasi pemain sepak bola berusia di atas 40 tahun yang berstatus duda dan mencarikan jodoh untuk mereka dengan perempuan Indonesia. Usulan tersebut semakin memperburuk citra Dhani di mata publik, terutama karena dinilai tidak sensitif terhadap martabat perempuan.

Reaksi keras terhadap pernyataan-pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pejabat publik, khususnya anggota DPR, untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan ide dan pernyataan mereka. Komnas Perempuan menekankan bahwa setiap pernyataan yang berpotensi menyinggung kelompok tertentu, apalagi yang terkait dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, harus ditindaklanjuti dengan serius untuk menjaga kehormatan institusi DPR dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.