Kadis LHK Sumut Dipolisikan karena Bongkar Pagar

Radarlambar.Bacakoran.co - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LHK) Sumatera Utara, Yuliani Siregar, menghadapi laporan hukum setelah membongkar pagar seng di pesisir Deli Serdang. PT Tun Sewindu, perusahaan yang memasang pagar tersebut, melayangkan laporan ke Polda Sumut, menuduh pembongkaran tersebut dilakukan secara ilegal.

 

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan bahwa jika memang ada pelanggaran dalam kasus ini, tindakan harus diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, ia juga mengakui bahwa dirinya belum melakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian untuk memastikan detail peristiwa yang terjadi.

 

Sebelumnya, PT Tun Sewindu mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp 300 juta akibat pembongkaran tersebut. Pihak perusahaan menyebut memiliki bukti bahwa Yuliani Siregar memberikan instruksi kepada masyarakat untuk mengambil pagar seng yang telah dibongkar dan membawanya pulang.

 

Kasus ini berawal dari pemasangan pagar seng di kawasan pesisir Deli Serdang oleh PT Tun Sewindu. Namun, Dinas LHK Sumut tampaknya menganggap pemagaran tersebut tidak sesuai aturan, sehingga dilakukan pembongkaran. Perusahaan kemudian melayangkan somasi sebelum akhirnya membawa kasus ini ke ranah hukum.

 

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepemilikan lahan dan aturan pemanfaatannya. Jika pagar seng tersebut memang dipasang di area yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang atau lingkungan, maka tindakan pembongkaran bisa saja memiliki dasar hukum. Sebaliknya, jika pembongkaran dilakukan tanpa prosedur yang benar, pihak yang merasa dirugikan berhak menempuh jalur hukum.

 

Kasus ini kini dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan kejelasan mengenai status lahan tersebut serta memastikan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Masyarakat pun menunggu perkembangan lebih lanjut terkait bagaimana penyelesaian kasus ini akan berlangsung. (*)