THR Hakim Dibayar Penuh 100 Persen, Cek Rincian Gaji dan Tunjangan Hakim Tahun 2025

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Rabu , 19 Mar 2025 - 17:20

Hakim Terima THR. - Foto Freepik--

• Wakil Ketua Pengadilan Kelas IA Khusus: Rp 24.500.000

• Wakil Ketua Pengadilan Kelas IA: Rp 21.300.000

Tunjangan Keluarga dan Uang Kemahalan

Hakim juga berhak atas tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan kemahalan, yang nilainya ditentukan berdasarkan zona tempat mereka bertugas.

Misalnya, tunjangan uang kemahalan untuk hakim di Pulau Jawa adalah sebesar Rp 0, sementara untuk hakim yang ditempatkan di Papua, mereka akan mendapatkan tunjangan uang kemahalan sebesar Rp 2,4 juta.

Berikut adalah rincian tunjangan uang kemahalan berdasarkan zona:

• Zona 1 (Pulau Jawa): Rp 0

• Zona 2 (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara) sebesar Rp 1,35 juta

• Zona 3 (Papua, Irian Barat, Maluku, dll.) sebesar Rp 2,4 juta

• Zona 4 (Bumi Halmahera, Wamena, Tahuna) sebesar Rp 10 juta

Dengan pencairan THR sebesar 100% bagi hakim dan ASN lainnya, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan bantuan keuangan yang signifikan bagi masyarakat, terutama untuk mengelola pengeluaran selama bulan Ramadan dan libur Idul Fitri.

Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada hakim pun mengikuti ketentuan yang diatur oleh PP Nomor 94 Tahun 2012, dengan penyesuaian yang adil berdasarkan golongan dan jabatan masing-masing hakim. (*)

thr hakim dibayar penuh 100 persen, cek rincian gaji dan tunjangan hakim tahun 2025                            radarlambar.bacakoran.co - pada senin, 17 maret 2025, pemerintah mulai mencairkan tunjangan hari raya (thr) untuk aparatur sipil negara (asn), termasuk para hakim yang bertugas di seluruh indonesia. 
thr yang diterima para hakim ini adalah sebesar 100% dari gaji dan tunjangan bulanan mereka. lantas, berapa besar gaji dan tunjangan yang diterima hakim pada 2025?
 
penerimaan thr dan gaji ke-13 untuk asn dan pihak terkait
selain asn, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), prajurit tni-polri, serta pensiunan, semuanya berhak mendapatkan thr dan gaji ke-13 pada tahun 2025 berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2025 yang telah disahkan oleh presiden prabowo.
dalam penjelasannya, presiden prabowo menyebutkan bahwa sekitar 9,4 juta orang akan menerima thr dan gaji ke-13 pada tahun ini. 
pembayaran thr dan gaji ke-13 tersebut akan mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja yang akan diberikan sebesar 100% bagi asn pusat, prajurit tni-polri, dan para hakim. 
sementara itu, untuk asn daerah, pembayaran thr akan disesuaikan dengan kondisi fiskal di masing-masing daerah.
presiden prabowo juga mengungkapkan bahwa thr untuk aparatur negara akan disalurkan dua minggu sebelum idul fitri, tepatnya pada 17 maret 2025.
gaji ke-13, di sisi lain, akan dibayarkan pada bulan juni 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah.
kebijakan ini diharapkan bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menghadapi peningkatan kebutuhan dan mobilitas yang sering terjadi selama ramadan dan libur idul fitri.
 
rincian gaji hakim berdasarkan peraturan pemerintah
gaji hakim ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, yang mengatur besaran hak keuangan dan fasilitas untuk hakim.
gaji hakim bervariasi sesuai dengan golongan dan masa jabatan mereka. misalnya, seorang hakim dengan golongan iii a dan masa pengabdian 0 tahun akan menerima gaji pokok sekitar rp 2.064.100 per bulan. 
sedangkan hakim yang berada pada golongan iii d, gaji pokoknya sebesar rp 2.337.300.
seiring berjalannya waktu, gaji hakim akan terus meningkat. sebagai contoh, seorang hakim golongan iii a yang telah mengabdi selama 18 tahun akan menerima gaji sebesar rp 2.909.300 per bulan, sementara hakim golongan iii d pada masa yang sama akan mendapatkan rp 3.179.100. 
hakim golongan iv a, setelah 18 tahun, akan memperoleh gaji rp 3.274.500, sedangkan hakim golongan iv e akan menerima rp 3.746.900.
 
tunjangan jabatan hakim sesuai golongan
selain gaji pokok, hakim juga memperoleh tunjangan jabatan, yang besarannya bergantung pada posisi mereka dalam sistem peradilan. 
sebagai contoh, hakim di tingkat banding yang menjabat sebagai ketua pengadilan akan menerima tunjangan sebesar rp 40.200.000. 
hakim pada tingkat pertama, seperti ketua pengadilan kelas ia khusus, akan mendapatkan tunjangan sekitar rp 27.000.000.
 
berikut rincian tunjangan jabatan hakim berdasarkan kelas pengadilan:
• ketua pengadilan kelas ia khusus: rp 27.000.000
• ketua pengadilan kelas ia: rp 23.400.000
• ketua pengadilan kelas ib/dilmil tipe b: rp 20.200.000
• ketua pengadilan kelas ii: rp 17.500.000
• wakil ketua pengadilan kelas ia khusus: rp 24.500.000
• wakil ketua pengadilan kelas ia: rp 21.300.000
 
tunjangan keluarga dan uang kemahalan
hakim juga berhak atas tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan kemahalan, yang nilainya ditentukan berdasarkan zona tempat mereka bertugas. 
misalnya, tunjangan uang kemahalan untuk hakim di pulau jawa adalah sebesar rp 0, sementara untuk hakim yang ditempatkan di papua, mereka akan mendapatkan tunjangan uang kemahalan sebesar rp 2,4 juta. 
berikut adalah rincian tunjangan uang kemahalan berdasarkan zona:
• zona 1 (pulau jawa): rp 0
• zona 2 (sumatera, kalimantan, sulawesi, nusa tenggara) sebesar rp 1,35 juta
• zona 3 (papua, irian barat, maluku, dll.) sebesar rp 2,4 juta
• zona 4 (bumi halmahera, wamena, tahuna) sebesar rp 10 juta
 
dengan pencairan thr sebesar 100% bagi hakim dan asn lainnya, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan bantuan keuangan yang signifikan bagi masyarakat, terutama untuk mengelola pengeluaran selama bulan ramadan dan libur idul fitri. 
gaji dan tunjangan yang diberikan kepada hakim pun mengikuti ketentuan yang diatur oleh pp nomor 94 tahun 2012, dengan penyesuaian yang adil berdasarkan golongan dan jabatan masing-masing hakim. (*)