Zulhas Bahas Kompleksitas Distribusi Pupuk

Radarlambar.bacakoran.co - Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas untuk menyederhanakan regulasi distribusi pupuk, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan swasembada pangan yang lebih stabil.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bagaimana selama ini sistem distribusi pupuk di Indonesia begitu rumit, sehingga sering kali menyebabkan keterlambatan pengiriman pupuk ke petani.

Pada acara CNBC Indonesia Food Summit yang digelar pada Rabu, 19 Maret 2025, Zulhas menyatakan bahwa sistem distribusi pupuk yang berbelit-belit telah menyulitkan petani. Proses produksi itu tentu membutuhkan pupuk dan obat-obatan. Namun, pupuk ini seringkali menjadi masalah yang sangat rumit. Kami malah membuat hal-hal sulit untuk diri kita sendiri, yang pada akhirnya menghambat kesuksesan, jelas Zulhas.

Salah satu kendala utama yang dihadapi petani adalah ketidaktersediaan pupuk pada waktu yang tepat. Pupuk sering kali baru sampai ke petani setelah musim panen, padahal mereka membutuhkan pupuk tersebut saat masa tanam. Zulhas menjelaskan bahwa selama ini, distribusi pupuk harus melewati berbagai tahapan administrasi yang sangat panjang. Dari Surat Keputusan (SK) Bupati, SK Gubernur, hingga SK dari Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Menteri Pertanian. Proses ini ditambah dengan audit yang dilakukan oleh BPKP dan BPK, yang memperlambat distribusi pupuk ke petani.

Namun, Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah kini telah mengambil langkah untuk memangkas regulasi tersebut. Mulai Januari 2025, distribusi pupuk akan langsung disalurkan melalui Kementerian Pertanian, dan setelah itu langsung dari Pupuk Indonesia ke petani, ujarnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk tepat waktu, dengan sistem yang lebih efisien dan transparan.

Komitmen pemerintah dalam memastikan kelancaran distribusi pupuk ini semakin jelas. Zulhas menegaskan, Kalau ada masalah dalam ketersediaan pupuk saat masa tanam, kita akan segera mencari solusi. Bahkan, jika ada masalah, kami siap mengganti pihak yang bertanggung jawab. Kami ingin memastikan proses produksi berjalan lancar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa penyederhanaan aturan ini berdampak signifikan terhadap efisiensi distribusi pupuk. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya, petani sering kali kesulitan untuk mendapatkan pupuk meskipun stoknya tersedia. Pada tahun 2024, SK bupati baru keluar pada bulan Juni, sehingga pupuk terpaksa menumpuk di gudang dan petani tidak bisa menebusnya. Namun, sejak Januari 2025, petani dapat langsung menebus pupuk, tambah Rahmad.

Untuk mempercepat distribusi, Pupuk Indonesia telah mengimplementasikan teknologi digital dalam seluruh rantai pasokan pupuk. Rahmad menjelaskan, Kami telah menerapkan digitalisasi di lebih dari 27 ribu outlet, sehingga setiap butir pupuk yang keluar dari gudang bisa dilacak secara real-time. Ini memungkinkan kita untuk mendeteksi adanya penyelewengan atau kesalahan distribusi.

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia juga berencana melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan kapasitas produksi pupuk. Menyadari proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 324 juta jiwa pada tahun 2045, yang berarti kebutuhan beras akan meningkat hingga 6 juta ton, Pupuk Indonesia berencana untuk berinvestasi sebesar Rp116 triliun. Investasi ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas produksi pupuk di seluruh Indonesia, termasuk dengan membuka kawasan industri pupuk baru di Papua Barat.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, kami akan meningkatkan produksi pupuk secara signifikan. Kami akan segera membuka mega proyek baru di Papua Barat yang akan meningkatkan kapasitas produksi pupuk. Selain itu, dengan adanya penyederhanaan regulasi, distribusi pupuk akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat, jelas Rahmad.

Pemerintah dan Pupuk Indonesia berharap, dengan upaya penyederhanaan regulasi, penerapan teknologi digital, dan investasi besar di sektor pupuk, Indonesia dapat memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk di seluruh Indonesia, tutup Rahmad.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan distribusi pupuk ke petani akan lebih lancar, dan produktivitas pertanian bisa meningkat, memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional di masa depan. *