Trump Tandatangani Perintah Eksekutif untuk Membubarkan Departemen Pendidikan Federal

Radarlambar.bacakoran.co -Pada Kamis, 20 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk membubarkan Departemen Pendidikan federal. Ini merupakan langkah untuk memenuhi janji kampanye jangka panjangnya kepada kaum konservatif yang mendukung lebih banyak otonomi lokal dalam kebijakan pendidikan.

Perintah eksekutif ini akan mengalihkan hampir seluruh kebijakan pendidikan ke pemerintah negara bagian dan dewan lokal, mengurangi peran pemerintah federal dalam pendidikan. Trump menyatakan bahwa Departemen Pendidikan telah menghabiskan anggaran tanpa hasil yang memuaskan, seperti rendahnya nilai ujian, tingkat literasi, dan keahlian matematika siswa. Dalam upacara penandatanganan yang berlangsung di Ruang Timur Gedung Putih, Trump menegaskan, Kita akan mengembalikan pendidikan, secara sederhananya, ke negara bagian di mana tempatnya berada."

Meskipun Trump dapat menandatangani perintah eksekutif untuk mengurangi peran Departemen Pendidikan, untuk menutupnya sepenuhnya, ia memerlukan persetujuan Kongres. Hal ini menjadi tantangan karena Trump tidak memiliki cukup dukungan di Kongres untuk menghapus Departemen Pendidikan. Meskipun demikian, Partai Demokrat berpendapat bahwa Trump dapat efektif menutup Departemen Pendidikan meskipun tanpa persetujuan Kongres.

Keputusan ini juga datang setelah Departemen Pendidikan AS memberhentikan hampir setengah dari stafnya minggu sebelumnya, yang sejalan dengan upaya Trump untuk mengurangi pegawai pemerintah federal yang dianggap terlalu besar dan tidak efisien.

Sektor pendidikan di AS telah lama menjadi titik perdebatan politik yang tajam. Kaum konservatif lebih mendukung kontrol lokal atas kebijakan pendidikan dan lebih memilih sekolah swasta serta sekolah agama. Sebaliknya, kalangan progresif cenderung mendukung pendanaan yang lebih besar untuk sekolah negeri dan program keberagaman.

Trump juga memanfaatkan isu pendidikan untuk menanggapi apa yang dilihatnya sebagai "indoktrinasi liberal" di sekolah-sekolah Amerika, yang telah lama menjadi bagian dari agenda politik konservatif. Ini termasuk kebijakan terkait keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di universitas-universitas yang dia berusaha kurangi atau hapus.

Langkah ini memperdalam perdebatan di AS mengenai peran pemerintah federal dalam pendidikan dan masa depan kebijakan pendidikan di negara tersebut.