Penurunan Pemudik Dipengaruhi oleh Daya Beli yang Melemah

Radarlambar.bacakoran.co - Institut untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) mengungkapkan bahwa penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat. 

Hal ini didasarkan pada data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengalami penurunan tajam pada Januari 2025. 

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menjelaskan bahwa penurunan penerimaan PPN yang sangat signifikan menjadi indikasi bahwa daya beli masyarakat sedang berada dalam kondisi yang lemah. 

Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan PPN dalam negeri pada Januari 2025 hanya sebesar Rp2,58 triliun, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pada bulan yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp35,6 triliun pada Januari 2024.

Dalam riset yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 akan mencapai 146,48 juta orang, atau sekitar 52% dari total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 24% dibandingkan dengan jumlah pemudik pada Lebaran tahun lalu yang tercatat sebanyak 193,6 juta orang.

Menurut Eko Listiyanto, meskipun banyak masyarakat yang ingin mudik, mereka terkendala oleh keterbatasan finansial yang menghalangi keinginan tersebut. Masyarakat bukan tidak ingin mudik, tetapi mereka tidak mampu mudik karena keterbatasan dana, ujarnya dalam diskusi yang digelar secara daring oleh Indef pada Rabu, 19 Maret 2025. Dalam kesempatan yang sama, Eko juga mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. Ia menyatakan bahwa seharusnya pemerintah lebih fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, alih-alih memotong anggaran yang berpotensi menghambat daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Fadhila Maulida, menjelaskan bahwa pergerakan masyarakat selama mudik seharusnya dapat menciptakan dampak positif yang luas, yang tidak hanya menguntungkan sektor transportasi, namun juga sektor pariwisata dan UMKM lokal. Mudik berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk lokal seperti makanan khas daerah dan suvenir, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor perhotelan, restoran, dan jasa transportasi lokal.

Perekonomian daerah akan merasakan manfaat yang signifikan dari aktivitas mudik ini, karena akan ada peningkatan PDRB di sektor transportasi lokal dan retribusi ekonomi regional, ungkap Fadhila. Namun, studi Indef menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menekan lonjakan konsumsi yang biasanya terjadi saat Lebaran. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah diperkirakan akan berdampak pada penurunan tingkat konsumsi rumah tangga di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Rizal menyebutkan bahwa Indef melakukan analisis dengan menggunakan model computable general equilibrium (CGE) untuk membandingkan dampak mudik terhadap perekonomian pada tahun lalu dengan tahun ini, yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran. Hasilnya, hampir semua provinsi di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan konsumsi rumah tangga pada Lebaran tahun ini, dengan daerah-daerah di Pulau Jawa menjadi yang paling terpengaruh.

Masalahnya, menurut Rizal, adalah bahwa sekitar dua pertiga dari total populasi Indonesia berada di Pulau Jawa. Penurunan konsumsi rumah tangga yang terjadi di Jawa ini pasti akan mempengaruhi angka konsumsi secara keseluruhan di tingkat nasional, jelasnya. Secara tahunan, Indef memperkirakan bahwa konsumsi rumah tangga di Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 0,814% akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Dengan demikian, meskipun tradisi mudik Lebaran selalu menjadi momen yang penting bagi perekonomian regional, tahun ini diprediksi akan ada dampak yang lebih signifikan terhadap konsumsi rumah tangga, terutama di wilayah Jawa. Pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan keseimbangan antara kebijakan efisiensi anggaran dan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, agar potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pergerakan pemudik tidak terhambat.(*/adi)