UU TNI Digugat ke MK, Polemik Revisi Undang-Undang Berlanjut

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Senin , 24 Mar 2025 - 15:05

Gedung Mahkamah Konstitusi RI. Foto:Dok/Net--

uu tni digugat ke mk, polemik revisi undang-undang berlanjut                            radarlambar.bacakoran.co - undang-undang tentara nasional indonesia (uu tni) ternyata kini kembali menjadi sorotan publik. uu yang baru saja disahkan oleh dewan perwakilan rakyat (dpr) ri kini resmi digugat ke mahkamah konstitusi (mk) oleh sekelompok pemohon yang menilai revisi tersebut bermasalah secara konstitusional.
kontroversi pengesahan uu tni
pengesahan uu tni dilakukan dalam rapat paripurna dpr ri pada kamis (20/3/2025) di gedung parlemen, senayan, jakarta. rapat yang dipimpin oleh ketua dpr ri, puan maharani, ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan dpr lainnya, seperti sufmi dasco ahmad, saan mustopa, dan adies kadir.
sejumlah pejabat penting turut hadir dalam agenda tersebut, termasuk menteri pertahanan sjafrie sjamsoeddin, panglima tni jenderal agus subiyanto, wakil menteri keuangan thomas djiwandono, serta menteri sekretaris negara prasetyo hadi. dalam kesempatan itu, ketua panitia kerja (panja) ruu tni, utut adianto, menyampaikan laporan pembahasan yang menyoroti beberapa poin utama, seperti kedudukan tni, usia pensiun, serta keterlibatan personel militer aktif di kementerian dan lembaga sipil.
meskipun dpr telah memastikan bahwa revisi ini tidak menghidupkan kembali konsep dwifungsi tni, tetap saja penolakan dari berbagai elemen masyarakat terus bermunculan. sejumlah pihak menilai revisi uu tni ini dapat membuka celah bagi militerisasi sektor sipil, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
gugatan ke mahkamah konstitusi
hanya berselang dua hari setelah pengesahan, atau tepatnya pada sabtu (22/3/2025), tujuh individu mengajukan gugatan uji formil terhadap uu tni ke mk. berdasarkan informasi dari situs resmi mk, permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 48/puu/pan.mk/ap3/03/2025.
permohonan ini menggugat undang-undang nomor ... tahun 2025 tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia. ketujuh pemohon yang tercatat dalam gugatan ini adalah:
1.muhammad alif ramadhan
2.namoradiarta siahaan
3.kelvin oktariano
4.m. nurrobby fatih
5.nicholas indra cyrill kataren
6.mohammad syaddad sumartadinata
7.r. yuniar a. alpandi
para pemohon berpendapat bahwa revisi ini tidak memenuhi standar pembentukan undang-undang yang transparan dan akuntabel. mereka juga menyoroti adanya pasal-pasal yang dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil dalam tata kelola negara.
demonstrasi dan ancaman judicial review
sebelumnya, aksi penolakan terhadap revisi uu tni juga telah berlangsung di depan gedung dpr ri pada hari pengesahan. sejumlah massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil reformasi sektor keamanan melakukan demonstrasi dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan 'tolak ruu tni' dan 'supremasi sipil'.
menurut perwakilan koalisi, satya, proses pembahasan revisi ini dinilai cacat konstitusional karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. ia menyoroti pasal 47 yang memungkinkan perluasan jabatan bagi perwira aktif di sektor sipil sebagai salah satu poin paling bermasalah dalam revisi ini.
satya mengaku pihaknya menolak pengesahan ruu tni itu karena masih banyak pasal yang dianggapnya bermasalah, terutama terkait keterlibatan penempatan militer dalam jabatan sipil. selain itu, proses penyusunannya juga sangat tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang untuk membatalkan undang-undang ini, termasuk melalui jalur judicial review di mahkamah konstitusi.
babak baru uu tni
dengan adanya gugatan ke mk, revisi uu tni kini memasuki babak baru. putusan mahkamah konstitusi nantinya akan menentukan apakah revisi ini tetap berlaku atau harus dilakukan perubahan kembali. publik pun menanti bagaimana kelanjutan polemik ini di tengah dinamika demokrasi dan supremasi sipil di indonesia.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Sabtu, 3 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan