Rp48,8 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur IKN 2025-2028

PROSES Pembangunan IKN. Foto Perkim. Foto Dok--
Radarlambar.bacakoran.co — Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuannya atas anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) selama periode 2025-2028. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR pada Rabu, 12 Februari 2025.
Basuki menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai proyek fisik penting, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) sepanjang 12,2 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan kompleks perkantoran legislatif, termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD, serta penataan kawasan seperti Rest Area Sepaku, Pusat Riset Wanagama, dan rehabilitasi Glamping.
"Semua infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan diserahkan kepada Otorita untuk dipelihara dan difungsikan," jelas Basuki. Ini menandakan bahwa Otorita IKN akan berperan besar dalam pengelolaan infrastruktur yang telah ada serta melanjutkan pembangunan infrastruktur baru yang diperlukan untuk kelangsungan proyek IKN.
Pembangunan infrastruktur yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR juga akan terus dilanjutkan, dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan bahwa Kementerian PUPR akan terus mendukung proyek IKN yang telah berjalan, sementara Otorita IKN fokus pada pembangunan yang baru.
Namun, terdapat penyesuaian anggaran untuk tahun 2025, di mana anggaran OIKN mengalami pemangkasan sebesar Rp1,15 triliun, dari yang semula Rp6,3 triliun menjadi Rp5,24 triliun. Pemangkasan ini diutamakan untuk efisiensi anggaran dalam hal perjalanan dinas, kajian, seminar, kegiatan seremonial, dan perlengkapan kantor.
Anggaran yang disetujui ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran pembangunan IKN yang diharapkan akan menjadi simbol modernitas dan pusat pemerintahan baru Indonesia. (*/rinto)