Perubahan Signifikan dalam Revisi KUHAP: Penangkapan, Pemeriksaan, dan Penahanan

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Minggu , 30 Mar 2025 - 08:08

Ilustrasi Gedung MPR/DPR RI.//Foto:dok/net.--

perubahan signifikan dalam revisi kuhap: penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan                            radarlambar.bacakoran.co - revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) yang tengah dibahas di dpr ri membawa sejumlah perubahan penting terkait prosedur penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan tersangka. draf revisi yang beredar menunjukkan adanya aturan yang lebih rinci dibanding kuhap yang berlaku saat ini.
 
larangan penggeledahan di lokasi tertentu
draf revisi kuhap menegaskan bahwa penyidik tidak diperkenankan melakukan penggeledahan di beberapa lokasi khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 108:
ruang sidang legislatif, seperti majelis permusyawaratan rakyat (mpr), dewan perwakilan rakyat (dpr), dewan perwakilan daerah (dpd), dan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) saat sidang berlangsung.
tempat ibadah yang sedang digunakan untuk upacara keagamaan.
ruang sidang pengadilan yang sedang berlangsung.
aturan ini sebenarnya bukan hal baru, karena kuhap saat ini juga melarang penyidik masuk ke lokasi-lokasi tersebut. namun, revisi kuhap memperjelas larangan ini dengan lebih detail.
 
penangkapan: siapa yang berwenang dan aturannya
revisi kuhap memberikan kejelasan lebih mengenai kewenangan dalam melakukan penangkapan. pasal 87 draf revisi menyatakan bahwa penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik tertentu dari kejaksaan, kpk, serta tni al dapat melakukan penangkapan dalam kondisi tertentu. sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil (ppns) hanya dapat menangkap seseorang atas perintah penyidik polri.
 
selain itu, revisi kuhap mengatur bahwa penangkapan hanya bisa dilakukan jika terdapat minimal dua alat bukti yang cukup. kuhap yang berlaku saat ini hanya menyebutkan "bukti permulaan yang cukup" tanpa menyebut jumlahnya secara spesifik.
 
durasi penangkapan juga diatur lebih ketat. penangkapan hanya boleh dilakukan selama satu hari, kecuali ada aturan lain yang memperbolehkan lebih lama. jika masa penangkapan diperpanjang, waktu tersebut akan dihitung sebagai bagian dari masa penahanan.
 
salah satu hal baru dalam revisi kuhap adalah aturan bahwa tersangka yang hanya terancam hukuman denda hingga rp 10 juta tidak dapat ditangkap, kecuali jika mereka tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali berturut-turut.
 
pemeriksaan bisa direkam cctv
untuk menghindari kekerasan dan pelanggaran hak selama proses penyidikan, revisi kuhap mengatur bahwa pemeriksaan tersangka dapat direkam menggunakan cctv. rekaman ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan dan berada dalam penguasaan penyidik. namun, jika diminta oleh hakim, rekaman tersebut juga dapat dijadikan bukti dalam persidangan.
 
ketua komisi iii dpr, habiburokhman, menjelaskan bahwa keberadaan cctv ini bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan dalam penyidikan, merespons beberapa kasus dugaan penyiksaan terhadap tersangka di masa lalu.
 
tersangka bisa meminta ditahan jika terancam
salah satu perubahan signifikan lainnya dalam revisi kuhap adalah adanya ketentuan yang memperbolehkan tersangka atau terdakwa meminta untuk ditahan jika merasa keselamatannya terancam. hal ini diatur dalam pasal 93, yang juga mencantumkan alasan lain yang memungkinkan seseorang ditahan, seperti mengabaikan panggilan penyidik, memberikan keterangan tidak benar, atau mencoba melarikan diri.
 
revisi kuhap juga menetapkan batasan waktu penahanan di berbagai tahap:
penyidikan: maksimal 60 hari.
penuntutan: maksimal 50 hari.
proses pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung): maksimal 90 hari.
jika batas waktu ini terlampaui, tersangka harus dibebaskan, kecuali ada perpanjangan yang sah sesuai prosedur yang berlaku.
 
revisi kuhap membawa banyak perubahan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan hak asasi dalam proses hukum. beberapa aturan baru, seperti persyaratan minimal dua alat bukti untuk penangkapan, rekaman cctv dalam pemeriksaan, serta hak tersangka untuk meminta penahanan demi keamanan, menunjukkan upaya dpr untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di indonesia. namun, implementasi aturan-aturan ini nantinya akan sangat bergantung pada pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan