Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Pencabutan Moratorium Pengiriman PMI ke Arab Saudi

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Rabu , 02 Apr 2025 - 17:52

Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina.//Foto: Instagram/Istimewa.--

pemerintah diminta tinjau ulang pencabutan moratorium pengiriman pmi ke arab saudi                            radarlambar.bacakoran.co - pemerintah indonesia diminta untuk meninjau kembali kebijakan pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran indonesia (pmi) ke arab saudi. permintaan ini muncul mengingat banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih belum terselesaikan oleh pemerintah arab saudi, yang menyasar para pmi asal indonesia.
 
anggota komisi ix dpr, arzeti bilbina, mengingatkan bahwa moratorium yang diberlakukan sejak 2015, terkait dengan kekerasan fisik, perbudakan, hingga ancaman hukuman mati yang menimpa pmi indonesia, belum benar-benar ditangani dengan serius oleh pihak saudi. "pemerintah indonesia jangan terburu-buru membuka moratorium tanpa melihat bagaimana penyelesaian kasus-kasus lama yang belum selesai. kita perlu memastikan bahwa hak-hak pekerja kita di sana dilindungi dengan tegas," ujarnya pada selasa, 2 april 2025.
 
moratorium pengiriman pmi ke arab saudi diterapkan setelah laporan pelanggaran serius terhadap pekerja migran indonesia, yang mencakup penyiksaan, perampasan upah, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. namun, pemerintah saudi memberikan janji untuk meningkatkan perlindungan, yang membuat presiden prabowo subianto mendukung rencana pencabutan moratorium tersebut. pemerintah indonesia juga merencanakan penandatanganan nota kesepahaman (mou) dengan arab saudi pada juni 2025 untuk memulai kembali penempatan pmi ke negara tersebut.
 
meski ada klaim peningkatan perlindungan melalui sistem penempatan satu kanal (spsk) yang baru, arzeti menegaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terhadap pmi harus tetap menjadi prioritas. 
 
ditegaskannya, keamanan sistem penempatan merupakan suatu hal yang penting, tapi yang lebih penting adalah penyelesaian masalah hak asasi manusia yang belum tuntas. indonesia tidak bisa membuka kembali penempatan tanpa ada jaminan kuat dari arab saudi terkait penyelesaian kasus-kasus yang sudah lama terjadi.
 
arzeti juga menyoroti sejumlah kasus yang menjadi perhatian serius, seperti kasus kekerasan fisik dan penyiksaan terhadap pmi, masalah pembayaran gaji, kondisi kerja yang buruk, serta ketidakadilan hukum yang dialami para pekerja. "meskipun ada potensi ekonomi dari pengiriman pmi, keselamatan dan kesejahteraan mereka harus diutamakan. nyawa dan hak-hak pekerja kita jauh lebih berharga dari keuntungan ekonomi semata," tambahnya.
 
untuk itu, arzeti mendesak agar pemerintah memastikan arab saudi menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran dengan cara yang transparan dan adil. selain itu, dia juga meminta agar perjanjian bilateral yang lebih mengikat antara kedua negara diatur dengan rinci mengenai perlindungan pmi, mekanisme pengawasan yang ketat, dan sanksi tegas bagi pelanggar hak.
 
penting juga, menurut arzeti, untuk memperkuat peran perwakilan indonesia di arab saudi agar lebih aktif memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi pmi. "perlindungan terhadap pmi sangat penting untuk mencegah mereka menjadi korban perdagangan orang, terutama mengingat maraknya kasus perdagangan orang, khususnya yang melibatkan jaringan scam di myanmar dan thailand," katanya.
 
dalam beberapa kasus, warga negara indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri, terutama melalui jalur ilegal, direkrut dengan janji gaji tinggi namun justru terjebak dalam situasi yang sangat memprihatinkan. para korban ini dipaksa bekerja sebagai operator scam di lokasi terpencil, dengan ancaman fisik bagi yang tidak memenuhi target kerja. beberapa dari mereka bahkan disiksa dalam kondisi yang sangat kejam.
 
"modus seperti ini sangat mengkhawatirkan. banyak anak muda dari daerah yang menjadi korban, dipaksa untuk melakukan tindakan kriminal yang merugikan banyak orang," jelas arzeti.
 
dia pun mengimbau kementerian dan lembaga terkait untuk segera menindaklanjuti masalah pekerja migran ilegal dan perdagangan orang ini. "tidak hanya kementerian ketenagakerjaan dan bp2mi, tapi juga imigrasi harus lebih waspada terhadap keberangkatan ilegal pmi, terutama yang rentan menjadi korban perdagangan orang," pungkasnya.
 
dengan adanya langkah-langkah yang lebih tegas dan perlindungan yang lebih baik, diharapkan nasib pekerja migran indonesia bisa lebih terlindungi dan terhindar dari berbagai ancaman yang membahayakan keselamatan mereka.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan