Satu Pimpinan DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan, KPK Ingatkan Tenggat Waktu

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Jumat , 11 Apr 2025 - 09:06

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika.//Foto:dok/net.--

satu pimpinan dpr belum laporkan harta kekayaan, kpk ingatkan tenggat waktu                            radarlambar.bacakoran.co  — komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengungkapkan bahwa satu dari lima pimpinan dewan perwakilan rakyat (dpr) periode 2024–2029 belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) untuk tahun pelaporan 2024. padahal, batas akhir pelaporan tersebut jatuh pada jumat, 11 april 2025.
 
juru bicara kpk, tessa mahardhika, di gedung merah putih, jakarta, kamis 10 april 2025 kemarin mengatakan,empat pimpinan dpr sudah menyampaikan lhkpn, sementara satu orang masih belum menyampaikan laporan, karena itu pihaknya akan terus memperbarui informasinya. 
 
hingga kini kpk belum mengambil langkah peneguran karena tenggat waktu masih menyisakan satu hari lagi. tapi, kata tessa menyatakan teguran akan diberikan hanya jika terjadi keterlambatan setelah batas waktu yang ditentukan.
 
ribuan penyelenggara negara belum lapor
berdasarkan data kpk per 9 april 2025, sebanyak 16.867 penyelenggara negara dari berbagai sektor belum menyampaikan lhkpn. rinciannya adalah:
 
eksekutif: 12.423 orang
legislatif: 3.456 orang
yudikatif: 7 orang
bumn/bumd: 981 orang
 
untuk memberikan ruang tambahan kepada para wajib lapor, kpk telah memperpanjang batas waktu pelaporan lhkpn hingga 11 april 2025. diharapkan, perpanjangan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar laporan yang disampaikan tepat waktu dan akurat.
 
imbauan dan apresiasi dari kpk
kpk juga mengimbau pimpinan instansi serta satuan pengawas internal di tiap lembaga untuk aktif memantau dan memastikan kepatuhan pegawai atau pejabat dalam pelaporan kekayaan mereka. jika ditemukan kendala teknis atau administratif, kpk membuka diri untuk memberikan bantuan dan pendampingan.
 
di sisi lain, imbuh tessa, pihaknya juga tetap mengapresiasi para penyelenggara negara yang telah patuh dengan penuh kesadaran menyampai laporan. hingga kini, setikdaknya terdapat 399.925 wajib lapor telah melaksanakan kewajiban pelaporan lhkpn nya.
 
menurutnya, pelaporan lhkpn secara tertib bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.
 
langkah lanjut: verifikasi dan publikasi
lhkpn yang telah diterima akan melalui proses verifikasi administratif oleh kpk. setelah dinyatakan lengkap, laporan kekayaan tersebut akan dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun budaya pemerintahan yang terbuka dan bersih.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 4 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan