Triwulan I, Lambar Terima Rp1,8 M Dana Bagi Hasil dari Pusat

BALIKBUKIT – Pemkab Lampung Barat kembali mendapat suntikan dana segar dari pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Hingga triwulan pertama tahun 2025, tercatat Rp1,8 miliar telah masuk ke Kas Daerah (Kasda), dari total target penerimaan DBH sebesar Rp16,8 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lampung Barat, Sumadi, S.I.P., M.M., pada Senin (14/4/2025).

 “Realisasi DBH sampai saat ini sudah mencapai 11,24 persen dari target yang ditetapkan tahun ini. Ini menjadi bagian penting dalam menopang pembiayaan pembangunan daerah,” ujar Sumadi.

Sumadi memaparkan pendapatan DBH tahun 2025 target sebesar Rp16 miliar lebih itu terdiri dari terdiri dari DBH pajak bumi dan bangunan ditarget Rp2 miliar, DBH PPh pasal 21 Rp5 miliar, DBH sumber daya alam (SDA) pertambangan minyak bumi ditarget Rp4 miliar namun telah terealisasi Rp1 miliar lebih

Lalu, DBH SDA pengusahaan panas bumi target Rp2 miliar baru terealisasi Rp540 juta lebih, DBH SDA mineral dan batubara lendra Rp157 juta lebih baru terealisasi Rp39 juta lebih, SDA Kehutanan-Provinsi Sumberdaya Hutan (PSDH) Rp133 juta baru terealisasi Rp33 juta serta DBH SDA Perikanan ditarget Rp851 juta lebih namun terealisasi Rp212 juta, serta DBH sawit Rp1 miliar lebih.

“DBH sektor pertambangan minyak bumi yang realisasinya sudah Rp1 miliar, karena nilai ekonominya tinggi dan penyalurannya lebih cepat,” terang Sumadi.

Masih kata dia, DBH dari pusat ini sangat krusial dalam mendukung program-program prioritas daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Realisasi dana ini sangat dinantikan untuk menopang berbagai kebutuhan dan pelayanan masyarakat,” ujar dia.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi aktif dengan kementerian terkait agar proses transfer dana bisa berjalan lancar dan tepat waktu.

Meski baru menyentuh angka 11 persen lebih, BKAD tetap optimistis target DBH senilai Rp16,8 miliar bisa tercapai hingga akhir tahun. Apalagi beberapa sektor strategis seperti pertambangan, perikanan, dan kehutanan diyakini masih memiliki potensi besar.

“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, kami yakin dana bagi hasil ini bisa terealisasi sesuai dengan harapan,” tandasnya. *