Mendag Respons Keluhan AS soal Barang Bajakan di Mangga Dua, Janji Perkuat Penegakan HaKI

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Minggu , 20 Apr 2025 - 14:13

Menteri Perdagangan Budi Santoso saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis 17 April 2025 yang lalu.//Foto:dok/net.--

Moga juga menjelaskan, jika hal itu terkait merk, maka yang bisa melapor adalah pemilik merk atau produsennya dan mereka harus mengajukan laporan ke Direktorat Jenderal HaKI.

Sehingga dengan adanya pernyataan dari dua orang pejabat yang muncul setelah ada laporan terbaru dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) yang tercatat dalam dokumen 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang melaporkan kalau Pasar Mangga Dua kembali menjadi pusat peredaran barang palsu dan bajakan. Tidak hanya itu, kini pasar terseut tengah jadi perhatian utama AS bersama dengan beberapa pasar daring lainnya di Indonesia.

Tidak hanya itu, USTR juga sampai menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HaKI di Indonesia. AS mendesak pemerintah Indonesia agar lebih mengoptimalkan kerja gugus tugas penegakan HaKI dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum terkait.

USTR dalam laporannya dituliskan bahwa Amerika Serikat juga terus mendorong Indonesia agar menyediakan sistem perlindungan yang efektif terhadap penggunaan komersial yang tidak sah,.

Selain itu, AS juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan Undang-Undang Paten 2016 melalui Omnibus Law Cipta Kerja, yang menurut mereka dapat membuka celah bagi pemenuhan persyaratan paten melalui impor atau lisensi yang sudah tidak sesuai dengan prinsip dalam perlindungan kekayaan intelektual.

mendag respons keluhan as soal barang bajakan di mangga dua, janji perkuat penegakan haki                            radarlambar.bacakoran.co – menteri perdagangan budi santoso merespons sorotan pemerintah amerika serikat (as) terkait maraknya peredaran barang bajakan di pasar mangga dua, jakarta. menurutnya, penegakan hak atas kekayaan intelektual (haki) harus menjadi prioritas dalam menjaga hubungan dagang dengan negara manapun, termasuk as.
 
budi juga menegaskan bahwa pada prinsipnya, amerika serikat menginginkan penegakan haki yang kuat dan tegas, karena itu perlu ditegakkan, karena itu dalam waktu dekat ihaknya akan cek lebih lanjut,.
 
ia menegaskan, komitmen terhadap perlindungan haki tidak hanya berlaku untuk menjaga hubungan dengan as, melainkan juga sebagai bentuk keseriusan indonesia dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat.
 
“bukan hanya dengan as, tapi dengan negara mana pun, penegakan hukum terkait haki memang penting dan harus dilakukan,” tegasnya.
 
terkait dugaan peredaran barang bajakan di mangga dua, budi mengaku jika kementerian perdagangan secara rutin telah melakukan pengawasan terhadap barang ilegal yang beredar di pasaran. bahkan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya kembali melakukan penyitaan sejumlah produk ilegal.
 
dikatakannya, pengawasan yang pihaknya lakukan tetap berjalan secara reguler, sebagai buktinya dua hari yang lalu, pihaknya berhasil menyita sejumlah barang ilegal yang di akan di pasarkan secara ilegal.
 
sementara itu, direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga kementerian perdagangan, moga simatupang mengatakan pelaporan pelanggaran haki, seperti pemalsuan merk adalah delik aduan. artinya, pihak yang dirugikan seperti produsen atau pemegang merk harus secara aktif melaporkan kasus itu ke otoritas yang berwenang.
 
moga juga menjelaskan, jika hal itu terkait merk, maka yang bisa melapor adalah pemilik merk atau produsennya dan mereka harus mengajukan laporan ke direktorat jenderal haki.
 
sehingga dengan adanya pernyataan dari dua orang pejabat yang muncul setelah ada laporan terbaru dari kantor perwakilan dagang as (ustr) yang tercatat dalam dokumen 2025 national trade estimate report on foreign trade barriers yang melaporkan kalau pasar mangga dua kembali menjadi pusat peredaran barang palsu dan bajakan. tidak hanya itu, kini pasar terseut tengah jadi perhatian utama as bersama dengan beberapa pasar daring lainnya di indonesia.
 
tidak hanya itu, ustr juga sampai menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran haki di indonesia. as mendesak pemerintah indonesia agar lebih mengoptimalkan kerja gugus tugas penegakan haki dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum terkait.
 
ustr dalam laporannya dituliskan bahwa amerika serikat juga terus mendorong indonesia agar menyediakan sistem perlindungan yang efektif terhadap penggunaan komersial yang tidak sah,.
 
selain itu, as juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan undang-undang paten 2016 melalui omnibus law cipta kerja, yang menurut mereka dapat membuka celah bagi pemenuhan persyaratan paten melalui impor atau lisensi yang sudah tidak sesuai dengan prinsip dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Selasa, 6 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan