Temui Kemendikbudristek, Parosil Perjuangkan Infrastruktur dan Mutu Pendidikan

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus Kunker ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Kemendikbudristek) di Jakarta, Rabu (23/4/2025). - Foto Dok Diskominfo Lampung Barat--
Radarlambar.bacakoran. co - Upaya dalam rangka penguatan sektor pendidikan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pada Rabu (23/4/2025), Bupati Parosil Mabsus melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta guna memperjuangkan perbaikan infrastruktur serta peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Kemendikbudristek, Senayan, ini menjadi momen penting untuk membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memajukan dunia pendidikan di Lampung Barat.
Bupati Parosil Mabsus yang hadir bersama jajaran pejabat Pemkab Lampung Barat disambut oleh sejumlah pejabat kementerian, termasuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Eko Susanto, serta Kabag Perencanaan Dana Wahyudi dan Staf Perencanaan Iswan.
Dalam forum tersebut, Parosil Mabsus menyampaikan kondisi nyata di lapangan mengenai fasilitas pendidikan yang banyak mengalami kerusakan, dari rusak sedang hingga rusak berat. Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat agar perbaikan dapat segera dilakukan.
“Kami mengajukan sejumlah program yang telah dirancang Pemkab Lampung Barat, khususnya dalam sektor pendidikan. Kami berharap ada dukungan dari kementerian, baik berupa pendampingan kebijakan maupun alokasi anggaran,” ungkapnya.
Parosil menjelaskan bahwa kondisi fisik sekolah yang tidak memadai menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Karena itu, perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kemendikbudristek menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah Pemkab Lampung Barat melalui pendampingan teknis serta integrasi program-program perbaikan sarana pendidikan yang telah dimiliki kementerian.