Pemerintahan Prabowo Targetkan Orang Miskin Sisa 6,5 Persen di 2026

Radarlambar.bacakoran.co - Penurunan angka kemiskinan ke kisaran 6,5–7,5 persen pada 2026 mencerminkan optimisme pemerintah terhadap efektivitas intervensi sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibandingkan target tahun 2025 (7–8 persen), penurunan ini menunjukkan fokus berkelanjutan pada kelompok masyarakat rentan. Pemerintah tampaknya akan melanjutkan pendekatan berbasis perluasan program bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal sebagai sarana pemerataan ekonomi.

Rasio gini yang ditargetkan membaik ke rentang 0,377–0,380 memperkuat komitmen terhadap pemerataan pendapatan. Di Indonesia, rasio gini di bawah 0,4 dianggap relatif moderat, namun setiap pergeseran kecil mencerminkan upaya konkret dalam menekan kesenjangan ekonomi. Intervensi ini kemungkinan akan didukung kebijakan redistribusi melalui perpajakan progresif dan peningkatan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.

Peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) ke angka 0,57 dari 0,56 pada 2025 menunjukkan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi jangka panjang. IMM yang dikeluarkan Bank Dunia mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan gizi anak. Kenaikan meskipun tipis mencerminkan harapan atas implementasi kebijakan pendidikan yang lebih merata, program vokasi, serta peningkatan layanan dasar yang terjangkau dan inklusif.

Target pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8 persen menjadi indikasi bahwa pemerintah mengantisipasi tantangan global sekaligus memanfaatkan potensi domestik. Target ini sejalan dengan strategi hilirisasi sumber daya alam yang masih akan dilanjutkan serta penguatan sektor manufaktur dan agrikultur.

Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga inflasi di kisaran 1,5–3,5 persen sebagai kunci stabilitas ekonomi makro. Inflasi yang rendah dan terkendali dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Strategi pengendalian harga pangan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan cadangan pangan nasional akan menjadi penopang utama dalam menjaga kelompok volatile food.

Pemerintah mematok nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. Target ini menandakan pendekatan realistis terhadap dinamika pasar global dan ekspektasi suku bunga Amerika Serikat. Stabilitas kurs akan dijaga melalui intervensi yang terukur, penguatan cadangan devisa, dan upaya menarik aliran modal asing melalui investasi portofolio dan langsung.

Asumsi suku bunga SBN Tenor 10 Tahun di kisaran 6,6–7,2 persen menunjukkan upaya menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan negara dengan menjaga daya tarik instrumen utang negara. Imbal hasil tersebut dinilai kompetitif untuk menarik minat investor, khususnya dalam konteks ketidakpastian global.

Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan fiskal akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Peran APBN sebagai instrumen countercyclical tetap dipertahankan, terutama dalam merespons risiko global seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan volatilitas harga komoditas.

Yang menarik, Sri Mulyani menyebut bahwa pertumbuhan 5,8 persen akan menjadi "fondasi" menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Angka ini tidak hanya ambisius, tetapi juga mencerminkan tekad menuju transformasi ekonomi struktural sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045—sebuah kerangka besar yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global berbasis inovasi, produktivitas, dan keadilan sosial.

Proyeksi dan target yang disampaikan pemerintah bukan sekadar angka, melainkan bagian dari narasi besar transformasi ekonomi Indonesia. Tantangannya adalah menjaga kesinambungan kebijakan, penguatan tata kelola, serta memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, arah fiskal 2026 mencerminkan kesinambungan namun juga mengandung tekanan untuk mempercepat realisasi janji kesejahteraan dan keadilan sosial yang menjadi aspirasi utama masyarakat.(*/edi)