Presiden Prabowo Batal Terapkan Diskon Listrik, Pemerintah Alihkan Fokus ke Bantuan Langsung

Radarlambar.bacakoran.co- Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada 79,3 juta pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA.

Langkah ini diambil karena keterbatasan waktu dalam proses penganggaran. Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyampaikan bahwa perubahan kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian strategi fiskal pemerintah.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa proses penganggaran diskon listrik tidak dapat diselesaikan tepat waktu untuk direalisasikan pada Juni dan Juli 2025. Sebagai alternatif, pemerintah memutuskan untuk memperkuat skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja bergaji rendah.

Semula, BSU dirancang sebesar Rp150 ribu per bulan selama dua bulan. Namun, anggaran diperbesar menjadi Rp300 ribu per bulan. Dengan kebijakan baru ini, sebanyak 17,3 juta pegawai dan 565 ribu guru honorer akan menerima bantuan total Rp600 ribu selama dua bulan. Program ini akan diimplementasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain BSU, pemerintah juga meluncurkan empat kebijakan lainnya dalam paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025. Stimulus itu meliputi:

* Diskon tiket kereta, pesawat, dan angkutan laut sebesar Rp940 miliar

* Diskon tarif tol selama Juni-Juli 2025 senilai Rp650 miliar

* Penebalan bantuan sosial senilai Rp11,93 triliun

* Perpanjangan diskon 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Seluruh program tersebut bernilai total Rp24,44 triliun. Sebagian besar anggaran, yaitu sekitar Rp23,59 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah berharap paket stimulus ini dapat mendorong daya beli masyarakat dan menjaga target pertumbuhan ekonomi agar tetap mendekati angka 5 persen, meskipun tekanan global masih menjadi tantangan.(*)