TNI Diminta Fokus pada Pertahanan, Urusan Pangan Serahkan ke Kementan

Radarlambar.bacakoran.co  – Rencana besar TNI Angkatan Darat untuk merekrut 24.000 prajurit tamtama dalam rangka membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan direspons serius oleh sejumlah kalangan di DPR. Sebagian anggota parlemen menilai langkah ini perlu dikaji ulang agar tidak melenceng dari tugas utama TNI sebagai garda pertahanan negara.

 

TNI sejatinya dibentuk untuk menghadapi ancaman militer dan menjaga kedaulatan. Namun, rencana pembentukan batalyon khusus yang akan difokuskan pada ketahanan pangan dan pelayanan masyarakat dianggap menyentuh ranah sipil yang selama ini telah menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga teknis, terutama Kementerian Pertanian.

 

Penekanan disampaikan bahwa dalam masa damai, pelibatan prajurit aktif dalam proyek pangan bukanlah prioritas utama. Kegiatan seperti membangun depot logistik, mengelola lahan pertanian, hingga pelayanan kesehatan di lapangan sebaiknya ditangani langsung oleh kementerian yang memiliki struktur dan keahlian di bidang tersebut. Jika prajurit aktif terlalu fokus pada tugas non-militer, kekhawatiran muncul soal kesiapan tempur mereka yang bisa berkurang.

 

Apalagi, tugas dan fungsi TNI sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang. Dalam kerangka sistem pertahanan semesta yang dianut Indonesia, prajurit memang bisa dilibatkan dalam berbagai skenario, termasuk pembangunan logistik saat negara dalam kondisi perang. Namun ketika situasi masih dalam kondisi damai, penggunaan kekuatan militer untuk urusan sipil dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih wewenang dengan instansi lainnya.

 

Para pengamat dan legislator mengingatkan bahwa kekuatan TNI seharusnya lebih dimaksimalkan untuk menjaga kesiapan operasional dan pelatihan rutin. Kegiatan militer seperti simulasi tempur, penguatan satuan, serta modernisasi alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) menjadi prioritas utama yang tak boleh diabaikan.

 

Rekrutmen besar-besaran yang tengah disiapkan oleh TNI AD sendiri menimbulkan sejumlah pertanyaan publik. Pasalnya, ribuan prajurit baru tersebut bukan untuk memperkuat lini pertahanan, tetapi lebih diarahkan untuk terlibat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan di daerah-daerah. Ini menjadi langkah baru yang belum pernah dilakukan secara masif dalam sejarah militer Indonesia.

 

Sebagai bagian dari realisasinya, batalyon pembangunan itu rencananya akan dibentuk di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Tujuannya adalah membantu masyarakat dalam bidang pangan dan kesehatan secara langsung. Meski terdengar menjanjikan, kalangan legislatif tetap menekankan pentingnya penempatan fungsi dan peran sesuai porsinya agar tak terjadi tumpang tindih peran antar institusi negara.