Insentif Kendaraan Listrik Tuai Sorotan DPR, Sri Mulyani Tegaskan Strategi Jangka Panjang

Radarlambar.bacakoran.co – Pemerintah kembali menggelontorkan anggaran besar dalam bentuk insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air. Tahun ini, nilai insentif tersebut mencapai Rp13,27 triliun, yang dialokasikan untuk mendukung pembelian kendaraan berbasis baterai.

Langkah ini merupakan bagian dari paket stimulus pemerintah guna meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah anggota DPR RI yang menilai alokasi dana sebesar itu belum berdampak langsung terhadap masyarakat luas.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, dan Komisi XI DPR RI di Jakarta, sebagian anggota dewan menyuarakan kekhawatiran bahwa insentif kendaraan listrik lebih menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, bukan rakyat secara umum. Mereka membandingkan anggaran insentif kendaraan listrik dengan alokasi bantuan pangan yang hanya mencapai Rp11,93 triliun.

Menurut pandangan sejumlah legislator, bantuan pangan justru lebih dibutuhkan saat ini, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Mereka mendesak agar pemerintah lebih berpihak kepada kebutuhan dasar rakyat, terutama menjelang tahun-tahun politik yang rentan dengan persoalan kesejahteraan.

Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemberian insentif kendaraan listrik bukan semata-mata untuk mendorong konsumsi, melainkan merupakan bagian dari strategi ekonomi jangka panjang. Menurutnya, insentif ini terkait erat dengan upaya hilirisasi mineral strategis yang menjadi fondasi pembangunan industri bernilai tambah di Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa program ini bertujuan membentuk ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga penggunaan. Transformasi sektor transportasi, melalui pengembangan industri mobil listrik, dinilai penting untuk mendukung nilai tambah dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap Indonesia mampu bersaing dalam pasar kendaraan listrik global sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi generasi mendatang. Meskipun demikian, penyeimbangan antara pembangunan jangka panjang dan kebutuhan masyarakat saat ini tetap menjadi tantangan utama yang harus dijawab oleh pemerintah. (*/rinto)