Waspada Gempa Megathrust, Pemprov Siaga Penuh Hadapi Bencana

Pemprov Lampung memperkuat sistem penanggulangan bencana menyusul adanya potensi ancaman gempa megathrust dan bencana hidrometeorologi. -Foto Dok---
RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat sistem penanggulangan bencana menyusul adanya potensi ancaman gempa megathrust dan bencana hidrometeorologi. Pemprov menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dan instansi terkait.
Rapat koordinasi dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung, Marindo Kurniawan, Kamis (17/7), di ruang kerjanya. Fokus utama: mengaktifkan sistem peringatan dini (early warning system), memperkuat sinergi antarinstansi, dan mempercepat sosialisasi kebencanaan ke masyarakat.
“Kita tidak pernah tahu kapan bencana datang. Yang terpenting adalah memastikan kesiapan sistem dan keselamatan masyarakat,” tegas Marindo.
Menurutnya, mitigasi bencana harus dilakukan secara menyeluruh: dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan SDM, logistik, dan anggaran sebagai tulang punggung penanganan bencana yang efektif.
“Seluruh aspek pendukung harus siap. Logistik, sumber daya manusia, dan koordinasi harus berjalan maksimal,” katanya.
Salah satu potensi bencana yang menjadi sorotan khusus adalah gempa megathrust yang dapat memicu tsunami. Karena itu, Marindo meminta warga pesisir Lampung tetap tenang namun waspada. Simulasi dan pelatihan evakuasi wajib digelar secara berkala.
“Harapan kita Lampung tetap aman, tapi simulasi jika terjadi megathrust harus tetap dilakukan,” ujarnya.
Selain gempa, bencana lain seperti banjir, longsor, angin kencang, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mendapat perhatian. Ia mengajak kabupaten/kota untuk kompak dan sejalan dengan Pemprov dalam langkah mitigasi.
“Mitigasi bukan sekadar teknis, tapi juga menenangkan masyarakat agar tidak panik,” tambah Marindo.
Sementara itu, Kepala BPBD Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, memaparkan kesiapan daerah menghadapi potensi bencana. Ia mengungkapkan BPBD Lampung tahun ini mendapat anggaran Rp48 miliar. Namun, jumlah itu belum sebanding dengan tingkat ancaman dan kerentanan yang ada.
“Kondisinya memang belum proporsional, tapi kami tetap menjalankan tugas dengan maksimal,” kata Rudy.
Rudy juga menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas warga di wilayah rawan bencana, serta sinergi lintas sektor, mulai dari OPD, dunia usaha, akademisi, NGO, hingga media.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah. Semua pihak harus ambil bagian,” tutup Rudy. (*/nopri)