PDIP Gaungkan Kudatuli Jilid II Usai Vonis Hasto, Picu Kekhawatiran Soal Stabilitas Politik

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – PDI Perjuangan menghidupkan kembali semangat Kudatuli menyusul vonis tiga tahun enam bulan penjara terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap Harun Masiku. Narasi “Kudatuli Jilid II” disampaikan secara terbuka oleh Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning di hadapan ratusan kader dan simpatisan di Jakarta, memicu spekulasi tentang potensi gejolak politik.

Istilah Kudatuli sendiri merujuk pada peristiwa berdarah 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, yang kala itu menewaskan lima orang, melukai ratusan, dan menyebabkan puluhan lainnya hilang. Kini, PDIP kembali membangkitkan semangat itu sebagai bentuk respons terhadap situasi hukum yang menimpa salah satu pimpinan teras partai.

Potensi Gangguan terhadap Stabilitas Pemerintahan

Seruan Ribka yang menyerukan konsolidasi kader di kantor pusat PDIP di Menteng ditafsirkan sebagian pihak sebagai sinyal perlawanan politik. Pengamat menilai bahwa jika suara tersebut dianggap merepresentasikan arus utama di internal PDIP, maka ini bisa menjadi tantangan awal bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah membentuk koalisi besar. Kekhawatiran muncul bahwa dinamika politik dalam koalisi dapat terpengaruh oleh persepsi kriminalisasi terhadap kader PDIP.

Indikasi Faksi di Internal Partai

Pernyataan keras Ribka juga menunjukkan indikasi adanya faksi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan arah rekonsiliasi partai usai Pilpres 2024. Meskipun PDIP menyatakan kesiapannya bergabung dalam koalisi pemerintahan, ada elemen internal yang tetap ingin menjaga posisi partai sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis terhadap kekuasaan.

Narasi perlawanan ini dipandang sebagai upaya PDIP untuk tetap mempertahankan identitas politiknya sebagai partai perjuangan, sekalipun tidak berada dalam posisi dominan secara kekuasaan.

PDIP Merasa Ditekan, Isu Target 7 Persen pada 2029 Mencuat

Di kesempatan berbeda, Ribka juga mengungkapkan adanya kabar bahwa PDIP ditargetkan hanya meraih 7 persen suara nasional dalam Pemilu 2029. Kabar ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan politik PDIP di masa mendatang. Namun, pihak PDIP justru menilai tekanan semacam itu dapat memicu konsolidasi internal dan kebangkitan elektoral partai.

Menurut narasi yang dibawa, PDIP meyakini bahwa tekanan eksternal justru menjadi faktor pemicu kebangkitan, sebagaimana yang pernah dialami partai tersebut dalam sejarahnya.

Penutup

Isu Kudatuli Jilid II yang digulirkan oleh PDIP tidak hanya mencerminkan respons emosional terhadap vonis hukum, tetapi juga mengandung pesan politik yang lebih luas. Ini bisa menjadi bagian dari strategi positioning partai menjelang konfigurasi politik baru di bawah pemerintahan Prabowo, sekaligus pertanda bahwa dinamika internal PDIP dan relasinya dengan kekuasaan akan terus berkembang dengan tensi tinggi. (*)