Ketersediaan Kondom Kosong, Pelayanan KB Tetap Berjalan

BALIKBUKIT - Ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) jenis kondom di Kabupaten Lampung Barat tercatat kosong. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pelayanan program Keluarga Berencana (KB) di daerah tersebut.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Budi Kurniawan, S.I.P, M.M., mengatakan pihaknya tengah berupaya agar kebutuhan kondom segera terpenuhi. “Untuk stok kondom memang saat ini nihil, sementara beberapa jenis alkon lain masih tersedia. Ini yang sedang kami upayakan agar segera terpenuhi,” kata Budi.

Ia menjelaskan, keterbatasan alat kontrasepsi bukan kali ini saja terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, pelayanan KB di fasilitas kesehatan rata-rata hanya bisa dilakukan tiga hingga empat kali setahun, bergantung pada ketersediaan alkon.

Meski demikian, Pemkab Lampung Barat tetap menjadwalkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan masyarakat pada 16–19 September 2025. Layanan itu digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-34 Lampung Barat sekaligus Hari Kontrasepsi Dunia.

Selain layanan medis, penyuluhan kepada masyarakat terus dilakukan. Para penyuluh KB bersama kader desa memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai manfaat maupun efek samping alkon.

“Penyuluhan penting agar masyarakat paham. Jadi meskipun ada keterbatasan, layanan tetap bisa berjalan dengan baik,” ujar Budi.

Ia menambahkan, akses pelayanan juga diperluas melalui layanan KB gratis secara berkala dan layanan mobile untuk menjangkau wilayah dengan akses terbatas. Adapun distribusi pil KB dan suntik KB tetap berjalan dengan dukungan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di pekon.

“Distribusi oleh kader IMP ini sangat membantu, terutama untuk menjangkau warga yang tidak bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan,” katanya.

Untuk menjamin ketersediaan alkon ke depan, Pemkab Lampung Barat menyiapkan tiga langkah. Pertama, melakukan monitoring stok secara berkala di gudang penyimpanan. Kedua, mengupayakan pengadaan rutin melalui koordinasi dengan BKKBN Provinsi Lampung. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memperbarui data peserta KB.

Data terakhir di gudang Dinas PPKNPPPA Lampung Barat mencatat ketersediaan IUD sebanyak 28 unit, pil KB 3.880 cycle, suntik KB 5.845 vial, implant dua batang 194 set, implant satu batang 2 set, dan suntik menyusui 700 vial. Adapun stok kondom kosong.

Budi memastikan pihaknya segera berkoordinasi dengan BKKBN Provinsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Harapan kami, kekosongan stok ini bisa segera teratasi sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih beragam dalam menggunakan alkon,” ujarnya.

Ia menegaskan, keterbatasan tidak akan menghentikan pelayanan KB. “Kami akan terus berupaya agar kebutuhan alkon masyarakat terpenuhi, karena ini penting untuk keberlangsungan program KB,” kata Budi. (lusiana)