DPRD Konsisten Dukung 2.336 Honorer Jadi PPPK
Ilustrasi Tenaga Honorer, PPPK-----
BALIKBUKIT – Fraksi Amanat Demokrat (ADEM) DPRD Lampung Barat memberi perhatian khusus pada nasib ribuan tenaga honorer dalam rapat paripurna pendapat akhir Perubahan APBD 2025, di ruang sidang marghasana DPRD setempat, Senin (22/9/2025).
Dalam forum resmi tersebut, Fraksi ADEM menegaskan dukungannya terhadap langkah Pemkab Lambar yang mengusulkan penataan 2.336 tenaga Non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu.
“Ini bentuk pengakuan dan keadilan atas pengabdian mereka selama ini. Tapi tentu perlu skema penggajian yang efisien agar tidak membebani belanja daerah,” tegas Juru Bicara Fraksi ADEM, Herpin, dalam pandangan akhirnya.
Fraksi ADEM juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen maupun distribusi formasi PPPK. Termasuk penyusunan roadmap yang jelas agar penataan tenaga Non-ASN berjalan terukur, dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
Tak hanya soal PPPK, Fraksi ADEM turut menyoroti perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi sektor pariwisata, pertanian, hingga retribusi. Mereka mendorong digitalisasi pengelolaan PAD agar lebih efisien sekaligus bebas dari celah penyimpangan.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap jadi perhatian utama. Fraksi ADEM menuntut percepatan perbaikan jalan penghubung, jalan usaha tani, hingga revitalisasi sekolah dan Puskesmas. “Jangan hanya terpusat di satu wilayah. Pemerataan harus jadi kunci,” lanjut Herpin.
Dengan dukungan terhadap Perubahan APBD 2025, Fraksi ADEM berharap kebijakan ini mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus memperkuat pondasi pembangunan daerah. (*)
- Tag
- Share
-
-
