Jelang Jatuh Tempo, Pelunasan PBB-P2 Rp320 Juta Dikebut

BALIKBUKIT – Kecamatan Balik Bukit kini berpacu dengan waktu untuk mengejar target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menjelang jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2025, capaian PBB Balik Bukit masih di angka 54,72 persen.

Dari target sebesar Rp708,649 juta, realisasi baru mencapai Rp387,793 juta. Artinya, masih ada sisa Rp320,855 juta yang harus dilunasi dalam hitungan hari.

Camat Balik Bukit, Juremiyudi, mengakui bahwa beban target di wilayahnya merupakan yang tertinggi di Lampung Barat. Namun, pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan semua strategi penagihan agar capaian tidak jauh dari target.

“Sejak awal tahun hingga menjelang jatuh tempo, penekanan selalu kami lakukan di berbagai kesempatan. Mulai dari rapat kecamatan, musyawarah pekon, hingga agenda masyarakat. Kami tekankan kepada peratin agar aktif turun langsung mengingatkan warganya,” jelasnya, Senin (29/9/2025).

Ia menambahkan, pihak kecamatan juga menyiapkan sistem pemantauan harian untuk memonitor capaian per pekon. Setiap pekon diminta melaporkan perkembangan realisasi PBB secara rutin agar dapat segera diketahui jika ada kendala di lapangan.

“Jadi kami bisa cepat ambil langkah jika ada pekon yang realisasinya rendah. Misalnya dengan menggelar sosialisasi tambahan, memanggil langsung wajib pajak besar yang menunggak, hingga melakukan pendekatan personal,” tambahnya.

Selain itu, Balik Bukit juga memanfaatkan momen kegiatan besar seperti HUT Kabupaten dan agenda keagamaan sebagai sarana mengingatkan masyarakat. “Kesempatan berkumpul seperti itu efektif untuk membangun kesadaran kolektif, karena warga langsung diingatkan bersama-sama,” ujar Juremiyudi.

Ia menegaskan bahwa pentingnya pelunasan PBB bukan hanya soal target angka, melainkan soal keberlanjutan pembangunan di kabupaten. “Dana PBB yang terkumpul kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan publik lainnya. Jadi, semakin tinggi kesadaran bayar PBB, semakin besar pula manfaat yang akan dirasakan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), hingga September 2025, realisasi PBB-P2 se-Kabupaten Lampung Barat baru mencapai Rp2,689 miliar dari target Rp5,175 miliar atau sekitar 51,96 persen.

Dari 15 kecamatan, baru Sekincau yang mencatat pelunasan penuh per 26 September 2025, disusul sektor khusus seperti Lampung Hydroenergy dan Tiga Oregon. Sementara itu, Kecamatan Way Tenong baru mencatat 47,24 persen, Pagar Dewa 42,77 persen, dan Batu Brak masih rendah di 20,87 persen.

“Dengan kondisi ini, jelas Balik Bukit menjadi barometer capaian PBB Lampung Barat. Kalau target di sini bisa dipacu, akan berpengaruh signifikan terhadap persentase kabupaten secara keseluruhan,” pungkas Juremiyudi. (edi/lusiana)