DPR Desak Pemerintah Tegas Soal Atlet Israel di Kejuaraan Senam Dunia Jakarta 2025

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terkait keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.

Menurut Sukamta, izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Indonesia berpotensi menimbulkan polemik publik sekaligus mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” ujar Sukamta mengutip Antara, Rabu (8/10).

Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, ia menegaskan bahwa sejak awal kemerdekaan, Indonesia konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini, kata Sukamta, tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sejarah juga menunjukkan konsistensi tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak bertanding melawan Israel. Begitu pula pada Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC).

Konsistensi itu berulang pada Piala Dunia U-20 tahun 2023, ketika FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia usai muncul penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel.

“Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar sikap lunak terhadap Israel tidak dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” tegasnya.

Sukamta juga menyinggung kondisi kemanusiaan di Gaza, Palestina, akibat serangan Israel yang menewaskan puluhan ribu warga sipil. Berdasarkan laporan UN OCHA dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025, sebanyak 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel dimulai pada Oktober 2023, mayoritas perempuan dan anak-anak.

“Dalam situasi genosida seperti ini, tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ucapnya.

Sukamta menegaskan, pemerintah tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada Israel, baik dalam urusan visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan.

“Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” katanya.

Menurutnya, ketegasan sikap justru akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.

“Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” pungkas Sukamta.(*)