Lewat Pembinaan, DPMP Lambar Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Pekon

BALIKBUKIT - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat kapasitas aparatur pekon melalui kegiatan pembinaan pemerintahan di seluruh kecamatan. Hingga awal Oktober 2025, kegiatan pembinaan telah dilaksanakan di 14 dari total 15 kecamatan, dan dijadwalkan akan berlanjut ke Kecamatan Sukau sebagai titik terakhir.

Kegiatan tersebut menyasar para Peratin dan Penjabat Pj. Peratin yang baru dilantik, dengan fokus utama pada peningkatan pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan pekon, pengelolaan keuangan pekon, serta administrasi pemerintahan.

Kepala DPMP Lampung Barat Bulki, S.Pd., M.M mengatakan bahwa pembinaan ini merupakan agenda penting dalam upaya memperkuat pondasi pemerintahan pekon agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara maksimal.

foto dok--

“Pembinaan ini kita laksanakan secara menyeluruh di 15 kecamatan, tujuannya untuk memastikan para peratin dan aparatur pekon memahami aturan serta menjalankan tata kelola pemerintahan sesuai regulasi. Dari total 15 kecamatan, tinggal Kecamatan Sukau yang belum kita kunjungi,” ujar Bulki, Rabu (8/10/2025).

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan pemerintah pekon, di mana berbagai persoalan di tingkat lapangan dapat disampaikan langsung untuk dicarikan solusi bersama.

“Banyak hal yang dibahas, mulai dari administrasi pemerintahan, pengelolaan Dana Desa, pemberdayaan masyarakat, hingga strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat pekon. Kita ingin pemerintahan pekon tidak hanya berjalan administratif, tapi juga inovatif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.

Bulki menegaskan, pembinaan semacam ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar-lini pemerintahan, terutama di tengah dinamika pembangunan desa yang semakin kompleks.

“Pekon adalah garda terdepan pelayanan publik di daerah. Karena itu, aparatur pekon harus memiliki pemahaman yang baik, disiplin administrasi, dan mampu mengelola anggaran secara bijak dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi antusiasme para peratin yang mengikuti kegiatan dengan semangat tinggi. Banyak di antara mereka yang baru dilantik dan membutuhkan bimbingan teknis agar pelaksanaan program di pekon dapat berjalan efektif dan sesuai aturan.

“Kami ingin menciptakan pemerintahan pekon yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan pembinaan ini, diharapkan seluruh aparatur dapat bekerja lebih profesional dan memahami esensi pelayanan publik,” tutup Bulki. (edi/lusiana)