Tiga Purnawirawan TNI-Polri Masuk Komite Otsus Papua, BRIN Ingatkan Potensi Pendekatan Konservatif

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Rabu (8/10), di Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: CNN Indonesia--
RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Sebanyak tiga purnawirawan TNI/Polri bergabung dalam Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (8/10).
Komite ini diketuai oleh mantan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai, dan beranggotakan sembilan orang lainnya. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya merupakan purnawirawan TNI/Polri, yakni Letjen Purn. Ignatius Yogo Triyono (eks Pangdam Cendrawasih), Komjen Purn. Paulus Waterpauw (eks Kapolda Papua dan eks Pj Gubernur Papua), serta Letjen Purn. Ali Hamdan Bogra (eks Pangdam Kasuari).
Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Cahyo Pamungkas menilai kehadiran purnawirawan tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah masih mengandalkan pendekatan konservatif dan keamanan dalam mengatasi persoalan Papua.
“Dengan kehadiran para purnawirawan ini tentu saja ada kekhawatiran bahwa pemerintah masih mempertahankan pendekatan-pendekatan konservatif untuk mengatasi persoalan Papua,” ujar Cahyo kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/10).
Meski demikian, Cahyo mengakui bahwa keberadaan para purnawirawan juga bisa mempermudah komunikasi antara komite dengan aparat militer dan kepolisian di Papua, terutama dalam konteks koordinasi lapangan.
Selain itu, Cahyo juga menyoroti masuknya sejumlah politisi ke dalam komite, seperti Yanni, Ketua DPD Gerindra Papua. Menurutnya, komite seharusnya diisi oleh birokrat profesional non-partisan agar lebih kredibel dan dapat diterima semua pihak.
“Seharusnya bukan politisi, tapi orang yang tidak partisan dan memiliki kredibilitas,” katanya.
Meski melontarkan kritik, Cahyo tetap mengapresiasi penunjukan Velix Vernando Wanggai sebagai ketua dan Ribka Haluk sebagai anggota, karena keduanya dianggap memiliki rekam jejak birokrasi yang kuat dan pengalaman teknokratis di bidang pemerintahan daerah Papua.(*)