KAI Commuter Siapkan Kereta Ekonomi Khusus untuk Petani dan Pedagang di Banten

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – PT KAI Commuter menyiapkan kereta penumpang kelas ekonomi (K3) khusus untuk petani dan pedagang. Layanan ini akan beroperasi di lintas Commuter Line Merak–Rangkasbitung, dengan total 14 perjalanan setiap hari.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menjelaskan, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Layanan kereta petani dan pedagang ini merupakan inovasi transportasi yang dekat dengan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus terobosan terbaru dari KAI Group,” kata Karina dalam keterangan resmi, Minggu (2/11).

Desain Khusus untuk Petani dan Pedagang

Kereta ini dirancang secara khusus agar memudahkan aktivitas para petani dan pedagang. Tempat duduk disusun sejajar dengan dinding kiri dan kanan kereta, memberikan ruang lebih luas di bagian tengah untuk menempatkan barang bawaan atau hasil dagangan.

Selain itu, pintu kereta didesain lebih lebar guna mempermudah proses naik-turun penumpang yang membawa muatan dalam jumlah besar. Karina menegaskan bahwa fasilitas kereta ini tetap memenuhi standar pelayanan minimum sesuai regulasi Kementerian Perhubungan.

“Kereta ini memiliki kapasitas 73 tempat duduk dan akan beroperasi secara reguler sebanyak 14 kali perjalanan setiap hari dari Stasiun Merak menuju Stasiun Rangkasbitung dan sebaliknya,” ujarnya.

Koneksi ke Jakarta dan Sekitarnya

Para petani dan pedagang yang hendak melanjutkan perjalanan ke Jakarta atau wilayah sekitarnya dapat menggunakan KRL Rangkasbitung–Tanah Abang. Namun, KAI Commuter menetapkan ketentuan khusus bagi penumpang dengan barang bawaan besar.

Barang dagangan dalam jumlah besar hanya diperbolehkan naik pada keberangkatan KRL pertama dari Rangkasbitung menuju Jakarta agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang reguler lainnya.

Koordinasi dengan DJKA

KAI Commuter juga terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk memastikan semua aspek keselamatan, operasional, dan regulasi terpenuhi sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Kami ingin memastikan semua aspek, baik fasilitas, teknis maupun regulasi, siap agar layanan ini benar-benar menjadi solusi nyata bagi masyarakat,” tegas Karina.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan produktivitas ekonomi masyarakat Banten, khususnya bagi pelaku usaha kecil, petani, dan pedagang tradisional yang mengandalkan transportasi publik untuk mendistribusikan hasil usahanya.