Kasus Oknum Camat ’Main Proyek’ Berakhir Pembinaan

kasus oknum camat ’main proyek’ berakhir pembinaan lumbokseminung - seluruh rangkaian pemeriksaan atas dugaan keterlibatan camat lumbokseminung erwin ardiansya ‘main proyek’ sekaligus berbisnis sebagai penyuplai batu yang berasal dari galian c illegal dalam proyek pemasangan batu dengan mortar (talud) bersumber dana intruksi presiden (inpres) telah selesai.  diakhir audit, aparat pemeriksa intern pemerintah (apip) inspektorat mengklaim tidak menemukan adanya pelanggaran kode etik maupun kode prilaku asn.  namun, pihaknya merekomendasikan kepada pj bupati lampung barat melalui sekretaris kabupaten (sekkab) agar memerintahkan badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (bksdm) untuk melaksanakan proses administrasi pembinaan kepada camat lumbokseminung agar dapat mematuhi kode etik dan kode prilaku asn serta menjaga nama baik pemkab lambar. inspektur lambar ir. sudarto melalui irban v puguh sugandhi mengatakan bahwa apip inspektorat telah mengumpulkan bukti, melakukan klarifikasi audit serta menganalisis data dan keterangan yang sampai pada akhir kesimpulan pihaknya mengklaim tidak menemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum asn tersebut. ”jadi dari hasil audit yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran kode etik dan kode prilaku asn. karena yang bersangkutan bukan selaku pihak rekanan, pengelola dan pelaksana kegiatan peningkatan struktur dan rehabilitasi jalan bersumber dana apbn tersebut, serta bukan sebagai pemilik galian c yang dijual kepada saudara robi andeska selaku sub kontraktor,” ungkap puguh melalui petikan surat hasil audit. sayangnya saat dikonfirmasi mengenai apakah seorang asn dibenarkan jika memperjual belikan suatu produk yang tidak mengantongi izin alias illegal, inspektorat terkesan enggan menanggapi hal tersebut.  ”pimpinan hanya menugaskan kepada kami untuk menjelaskan simpulan dan rekomendasi audit itu saja mas,” singkat puguh. diberitakan sebelumnya, tambang galian c tak berizin alias illegal di lampung barat hingga kini masih terus beroperasi. tapi sepertinya para pengelola tetap lepas dari penindakan pemerintah maupun aparat penegak hukum. alasan klasiknya ialah soal adanya peralihan perizinan ke pemerintah provinsi dan dialihkan lagi ke pemerintah pusat. parahnya lagi, dalam aktivitas penambangan material batu dari galian c illegal justru dikelola alias di sewa oleh oknum aparatur sipil negara (asn) di jajaran pemkab lambar atau yang sebelumnya juga telah diakui oleh camat lumbokseminung, erwin ardiansya putra. ratusan bahkan ribuan kubik batu dari tambang galian c illegal itu di suplai untuk proyek pembangunan talud dalam kegiatan peningkatan struktur dan rehabilitasi jalan pagardewa-lumbokseminung milik pt suci karya budinusa (subanus) selaku pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar rp46 miliar bersumber dana intruksi presiden (inpres) tahun 2023. pada dasarnya, meski tidak ada ketentuan yang melarang dengan tegas pns untuk mempunyai usaha sampingan, baik yang diatur dalam undang-undang asn ataupun peraturan pemerintah yang telah di perbaharui berdasarkan pp nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil namun, sebagai pns yang memiliki usaha sampingan tetap harus memperhatikan kode etik pns yang diatur di dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 42 tahun 2004. bunyi pp tersebut jelas bahwa pns diantaranya dilarang, menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.  sementara itu, sebelumnya kasatreskrim polres lampung barat iptu. juherdi sumandi, s.h., mendampingi kapolres akbp heri sugeng priyantho, s.i.k, m.h., dikonfirmasi selasa (17/10/2023) mengaku pihaknya belum melakukan penyelidikan terkait dengan beberapa dugaan dalam pelaksanaan proyek tersebut. ”kalau (penyelidikan) belum-lah, kan pihak apip (aparatur pengawas internal pemerintah) atau inspektorat lampung barat melakukan pemeriksaan, kemudian dewan (dprd) juga sudah menggelar hearing dan memanggil yang bersangkutan, jadi kita tunggu hasilnya seperti apa,” ungkap juherdi. ketika hasil audit yang dilakukan apip maupun hasil hearing dprd ternyata memang ditemukan adanya unsur pidana dalam masalah tersebut , kata juherdi, maka pihaknya  tentu akan menindaklanjutinya. ”kalau nanti hasilnya ternyata ada unsur pidananya, akan kami tindaklanjuti. tetapi kalau kalau menurut apip tidak ada, tentu kami menghormati itu. begitu juga dengan hasil hearing di dprd seperti apa,” kata dia. sayangnya, juherdi enggan mengomentari prihal beberapa dugaan terkait dengan pelaksaan proyek tersebut, termausk penggunaan material khususnya batu dari galian c illegal yang pada hearing bersama dprd, camat lumbokseminung erwin ardiansya putra mengakuinya. bahkan ia turut menjual material batu sebanyak 200 kubik kepada sub kontraktor. ”kami belum sejauh itu, nanti saja tunggu hasil apip dan dprd, kalau ada unsur pidananya baru bisa kami tindaklanjuti,” kata dia lagi. seperti diberitakan, pelaksanaan proyek pemasangan talud pada kegiatan peningkatan struktur dan rehabilitasi jalan pagardewa-lumbokseminung diduga melibatkan oknum asn yang merupakan pejabat camat lumbokseminung. adanya dugaan keterlibatan oknum asn itu di ungkapkan sejumlah pekerja di lokasi.  “iya pembangunan talud ini punya udo erwin, pak camat. kalau total panjangnya. sekitar dua kilometer, tapi kami gak tahu apa dia semua yang kerjakan atau sebagian saja karena ini ada dua sisi, kiri dan kanan,” singkat dia. disisi lain, menurut sumber salah satu pekerja galian c penyuplai material batu di lokasi juga menyebut bahwa material batu pembangunan talud yang dikerjakan oleh camat lumbokseminung itu berasal dari galian c pribadi milik camat setempat. “kalau proyek talud yang dikerjakan oleh pak camat itu batu-nya dari dia sendiri. dia punya pangkalan batu sendiri,” ungkap sumber. sementara, menjawab isu yang berkembang itu, erwin ardiansyah memberikan klarifikasi dengan membeberkan sejumlah bukti. bukti tersebut ialah surat perintah kerja dari pihak pt suci karya budinusa kepada sub-kontraktor atas nama robi andeska dengan nomor spk-03/proyek-09/subanus/bdl/viii/2023 yang ditandatangani oleh general superintendent hermawan eka permana s.t., selaku pimpinan proyek, dan robi andeska sebagai pelaksana atau sub-kontraktor tertanggal pada 3 agustus 2023. dalam pernyataannya, erwin ardiansyah menyebut bahwa dirinya tidak terlibat atau bukan merupakan pelaksana dari proyek pembangunan pasangan talud dana inpres tersebut.  “semoga (spk) ini bisa menjawab isu yang berkembang, saya tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. spk ini ditandatangni oleh pelaksana atau sub-kontraktor atas nama robi andeska langsung dengan pihak pt subanus,” kata erwin. terkait adanya keterangan para pekerja lapangan yang menyebut bahwa proyek pasangan talud itu milik camat, menurutnya itu terjadi lantaran empat unit mobil angkutan miliknya disewa oleh pihak sub-kontraktor untuk mobilisasi pelaksanaan proyek talud di wilayah itu. “jadi saya anggap wajar ketika nama saya disebut, karena para pekerja itu kebanyakan orang lumbok dan mereka melihat mobil saya yang dipakai, mungkin karena itu mereka mengira proyek saya,” jelasnya. disamping soal proyek, erwin juga menerangkan terkait galian c miliknya yang sebelumnya di amini-nya lantaran belum mengantongi izin.  “jadi soal galian c itu, seperti diawal memang belum ada izin. tapi saya rasa hampir semua galian c memang belum berizin. dan saya ambil batu dari kebun itu baru semenjak adanya proyek ini, saya pikir sah-sah saja berjualan. apalagi karena banyaknya batu membuat kebun saya itu tidak bisa di tanami,” kata dia. disinggung lebih jauh mengenai dampak lingkungan akibat aktivitas galian c tersebut, dirinya menyebut aktivitas pengambilan batu itu tidak membawa dampak terhadap lingkungan.   “kalau membahas mengenai dampak lingkungan bisa saya pastikan tidak ada dampak, karena lokasi kebun saya itu daerah datar, bukan wilayah perbukitan yang digali yang bisa berdampak pada longsor, jadi silahkan saja dicek,” imbuhnya. (nopri/haris)   

Tag

• # illegal
• # galian c
• # camat
• # lampung barat

Share

• 
• 
• 
• 
•