KPU Belum Serap Dana Hibah Pilkada

BALIKBUKIT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (Lambar), belum mengajukan pencairan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung Barat tahun 2024. Hal itu dibenarkan langsung oleh Sekretaris KPU Lampung Barat, Redy Kennedy.

Menurut Redy, KPU Lampung Barat masih akan berkonsultasi bersama pihak Pemda dalam hal ini Bakesbangpol terkait dana hibah Pilkada tersebut. “Karena ada beberapa poin yang harus dibahas dan direvisi, yang utamanya terkait penempatan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan NPHD yang telah disepakati beberapa waktu lalu, BPJS Ketenagakerjaan ditempatkan dalam dana hibah Pilkada," ungkapnya.

Namun setelah dipelajari, pihak KPU Lampung Barat mengaku tidak bisa membayar dikarenakan tidak memiliki akun. “Terkait BPJS Ketenagakerjaan, waktu itu BPJS minta agar penyelenggara itu dilindungi saat melaksanakan tugas. Hanya daja salah penempatan aja, karena ditempatkan di hibah itu. Tetapi setelah dipelajari, ternyata kami tidak bisa bayar, karena tidak ada akunnya,” terusnya.

Ia membeberkan, soal BPJS Ketenagakerjaan itu yang bisa membayar adalah pihak Pemda yang dalam hal ini ialah Pemkab Lampung Barat. Dengan begitu, anggaran dana hibah yang diterima oleh KPU Lampung Barat akan berubah atau terjadi pengurangan. “Iya tentunya anggaran dana hibah tersebut berkurang. Nanti ada addendum NPHD terkait perjanjian perubahan itu. Setelah itu kami akan melapor lagi ke KPU pusat bahwa ada perubahan pengurangan dana sekitar Rp139 juta,” sambungnya.

Terkait penyaluran anggaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut, ia mengaku pihak Pemkab Lampung Barat yang mengetahui mekanisme. “Nanti mekanismenya Pemda yang tahu. Rencananya sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mau ditaro di Bakesbangpol. Selain soal BPJS Ketenagakerjaan, ada juga beberapa yang mau direvisi. Namun itu revisi biasa terkait perubahan kegiatan-kegiatan,” tutupnya. *