SMART VILLAGE, Pelayanan Adminduk Bisa Selesai di Pekon

BALIKBUKIT – Sebagai salah satu pekon menyandang status Smart Village (Desa Pintar) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), sejumlah inovasi yang memanfaatkan teknologi digital terus ditingkatkan oleh Pemerintah Pekon Watas, Kecamatan Balikbukit.

Selain telah menyediakan sistem infomasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) berbasis digital yang dapat di akses secara online oleh masyarakat untuk mendapat informasi terkait identitas setiap penduduk, kini pemerintah pekon sedang mengupayakan agar pelayanan pembuatan Adminduk, baik KTP, KK, akta kelahiran dapat selesai di tingkat pekon.

Peratin Watas Mirwan Atmaja, A.Ma., menuturkan, pekon yang dipimpinnya yang terdiri dari enam Pemangku dengan jumlah penduduk sebanyak 2.415 jiwa, maka akan cukup menyulitkan apabila pengecekan data setiap penduduk masih di akses secara manual. 

Untuk itu, sejak tahun 2022 lalu dengan memanfatkan teknologi, pihaknya akan menyediakan seluruh kebutuhan informasi penduduk secara online.

Pada tahun 2024 ini sistem pelayanan Smart Village itu terus ditingkatkan guna memberikan kemudahan bagi masyarajat dalam mengakses pelayanan kependudukan.

“Sekarang kami sedang mengupayakan agar pelayanan pembuatan adminduk selesai di balai pekon, dengan memanfaatkan sistem smart village yang terkoneksi dengan Disdukcapil Lambar, misalnya masyarakat yang ingin membuat KTP cukup di balai pekon, semoga itu bisa selesai di tahun ini,” ujar Mirwan.

Dijelaskannya, secara teknis penerapan Teknologi Informasi/Open SID Pemerintah Pekon Watas ini diawali dengan melakukan pendataan penduduk secara manual, setelah itu Perangkat Pekon melakukan tapping e-KTP setiap warga untuk menghindari persoalan seperti alamat ganda dan lainnya.

“Dengan manajemen data yang ada dalam sistem pekon ini memungkinkan maka semua data kependudukan yang ada valid dan update, karena pekon bisa melakukan validasi secara langsung ke masyarakat, sehingga data yang ada adalah data real di masyarakat,” jelasnya.

Sebab, upaya menyediakan data kependudukan yang faktual sangat menunjang upaya penentuan arah kebijakan pembangunan agar tepat. Sehingga ia berharap hadirnya data penduduk yang lengkap dan tepat dapat mendukung kebijakan pemerataan program.*