BALIKBUKIT - Untuk menanggulangi bencana tanah longsor yang mengancam puluhan hektar areal persawahan warga di Pemangku Tanjungbaru, Pekon Sebarus, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat.
Tahun ini Pemerintah Pekon Sebarus membangun beronjong yang satu paket dengan pembangunan drainase serta gorong-gorong bersumber dana desa (DD) tahun 2023.
Anggaran penanggulangan bencana ini merupakan kali kedua bergulir setelah penanganan tahap pertama dilakukan di tahun 2022 lalu yang mengacu pada Permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan bencana alam.
Peratin Sebarus Melky Dafirzata, S.E mengatakan penanganan longsor itu meliputi pembangunan beronjong dengan tinggi dan panjang sekitar 20 meter berikut pembangunan saluran drainase sepanjang 50 meter serta gorong-gorong sepanjang 5 meter.
“Penanggulangan longsor ini dianggarkan dalam dua tahap yakni tahun 2022 -2023. Artinya penanganan selesai di tahun ini. Di prioritaskannya penanggulangan longsor ini karena ada ratusan hektar sawah yang akan terseret longsor apabila terlambat di tangani,” ujar Melky.
Selain itu, terus Melky, dengan terlaksananya pembangunan ini maka areal persawahan dan jalan yang semula terancam habis terkikis oleh tanah longsor berhasil ditangani.
“Alhamdulillah penanganan selesai dari dana desa tahap pertama, untuk alokasi dana desa tahap dua kemungkinan akan ada perubahan untuk peruntukannya, tapi arahnya akan di bahas lagi,” jelas dia
Untuk diketahui, bencana longsor itu terjadi di tahun 2020 silam, saat itu cuaca ekstrim melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Barat yang mengakibatkan sejumlah bencana banjir dan tanah longsor salah satunya terjadi di Pekon Sebarus.
Saat itu pembuangan air sepanjang sekitar 8 meter ambrol setelah di terjang debit air yang deras. Pasca kejadian, kala itu, Bupati yang dijabat oleh Parosil Mabsus didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan peninjauan ke lokasi sekaligus menyampaikan terkait langkah-langkah penanggulangan yang selain akan tangani oleh Pemkab Lampung Barat juga diharapkan dapat diakomodir melalui DD. (edi/lusiana)