PESISIR TENGAH – Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), mengalami peningkatan, baik DAK Fisik maupun DAK non Fisik yang akan di terima pada tahun 2025 mendatang.
Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, Komarudin, S.T., M.M., mendampingi Kepala Bapelitbangda, Syaifullah, S.Pi., mengatakan, tahun 2025 mendatang anggaran DAK yang diterima Kabupaten Pesbar mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2024.
“ Tahun depan anggaran DAK Fisik tercatat sebesar Rp44.536.354.000, naik dari tahun ini yang hanya tercatat Rp24.788.550.000, sedangkan, DAK non fisik sebesar Rp109.935.888.000, naik dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp85.954.589.000,” kata dia.
Dijelaskannya, anggaran DAK fisik terbagi ke sejumlah bidang kegiatan seperti DAK fisik bidang pendidikan untuk sekolah dasar (SD) sebesar Rp207.928.000, Bidang Kesehatan penguatan sistem pelayanan kesehatan Rp4.955.904.000, Bidang Jalan Sub Total Konektivitas Rp30.639.819.000, Bidang Air Minum layanan dasar Rp4.473.470.000, Bidang Sanitasi Layanan Dasar Rp3.503.691.000, dan Irigasi Layanan Dasar Rp755.542.000.
“ Tahun depan terdapat sejumlah jenis DAK fisik yang hilang, seperti Bidang Pendidikan untuk Paud dan SMP, bidang kesehatan-KB-penguatan penurunan stunting,” jelasnya.
Sementara itu, untuk DAK non fisik terbagi dalam sejumlah bidang kegiatan seperti BOS reguler Rp25.130.526, BOS kinerja Rp897..500.000, BOP Paud reguler Rp2.005.805.000 dan BOP Paud kinerja Rp90.000.000, BOP pendidikan kesetaraan reguler Rp219.480.000 dan BOP pendidikan kesetaraan Kinerja Rp45.000.000, tunjangan profesi guru Rp55.800.801.000, Tambahan Penghasilan Guru Rp845.750.000.
“ Ada juga BOK Dinas Rp8.370.145.000, BOK Puskesmas Rp8.739.969.000, BOKB Rp3.624.550.000 dan dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak Rp400.660.000,” terangnya.
Menurutnya, meski rincian anggaran DAK tahun 2025 mendatang telah diterima, tapi pihaknya belum bisa memastikan apakah akan mengalami perubahan atau tidak, karena kebijakan pemerintah pusat kemungkinan masih bisa berubah.
“ Kami belum bisa memastikan data itu 100 persen akan terealisasi, karena dikhawatirkan akan ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait anggaran itu, kita berharap tidak ada perubahan,” pungkasnya. (yogi/*)