Radarlambar.bacakoran.co - Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, akan mempercepat peluncuran Badan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 7 November 2024. Badan ini akan melibatkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar, antara lain PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), serta MIND ID.
Selain ketujuh BUMN tersebut, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan menjadi bagian dari BP Danantara.
Menurut informasi yang diterima dari Katadata.co.id, BP Danantara ini akan mengelola aset negara dengan dana kelolaan awal mencapai US$600 miliar, atau sekitar Rp 9.43 triliun dengan kurs Rp 15.716 per dolar AS.
Prabowo menekankan bahwa BP Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan dan mengonsolidasikan aset-aset strategis milik negara. Aset-aset ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
BP Danantara direncanakan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dalam lima tahun ke depan. Sebagai badan pengelola investasi, BP Danantara akan berperan sebagai katalis untuk mempercepat perkembangan ekonomi dengan mengonsolidasikan aset-aset negara serta mengoptimalkan kekayaan negara untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Percepatan Regulasi dan Persiapan Peluncuran
Kepala BP Danantara, Muliaman Dharmansyah Hadad, menjelaskan bahwa keputusan untuk mempercepat peluncuran ini merupakan hasil rapat terbatas antara dirinya, pimpinan BP Danantara, dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 5 November 2024. Acara peluncuran yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo tersebut akan berlangsung pada 7 November di Gedung Danantara, Jalan Suroso.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Danantara, Kaharuddin Djenod Daeng Mayambeang, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah mempercepat proses penyusunan regulasi yang diperlukan untuk mendukung operasional Danantara. Beberapa revisi peraturan pemerintah (PP) dan instrumen hukum lainnya sedang disiapkan dengan target waktu yang cepat.