Memberikan prioritas kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi masing-masing.
Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan tepat, Tito berharap seluruh tenaga honorer yang tercatat di database BKN dapat diangkat menjadi PPPK pada 2025, sehingga tidak ada lagi tenaga Non-ASN yang terkatung-katung.
Dengan waktu yang semakin mendesak, pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini demi masa depan tenaga honorer di Indonesia.(*)
Kategori :