BALIKBUKIT – Kabupaten Lampung Barat tengah menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan lahan pertaniannya. Setiap tahun, alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah, menjadi perkebunan, pemukiman, dan area lain terus meningkat.
Menurut Kabid Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Lampung Barat, Ir. Onni Violetta, M.P., pada tahun 2019, luas baku lahan sawah di Lampung Barat tercatat mencapai 10.468,6 hektar.
Namun, pada 2024, angka tersebut menyusut menjadi 9.811,47 hektar, mencatatkan pengurangan seluas 653 hektar akibat alih fungsi lahan. Pengurangan ini sejalan dengan surat resmi dari Menteri ATR Nomor 446.1/SK-PG/0303/V/2024 yang mengkonfirmasi terjadinya perubahan fungsi lahan yang sangat signifikan.
“Sebagian besar lahan yang beralih fungsi ini digunakan untuk pembangunan perumahan, perkebunan, serta sektor perikanan. Kami di DTPH sudah melakukan pengecekan lapangan ke berbagai kecamatan, dan petugas PPL juga sedang memverifikasi situasi di masing-masing wilayah,” ungkap Onni mendampingi Kepala DTPH Ir. Nata Djudin Amran.
Pengurangan lahan sawah ini tentunya mempengaruhi hasil produksi padi di Kabupaten Lampung Barat. Padi yang sebelumnya ditanam di area-area yang kini beralih fungsi, kini menjadi semakin terbatas. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan ketahanan pangan di daerah tersebut, mengingat padi adalah komoditas utama yang menjadi sumber pangan pokok masyarakat.
“Alih fungsi lahan ini sangat berpengaruh pada hasil produksi padi. Kami berharap masyarakat dapat menjaga dan mempertahankan lahan persawahannya untuk tetap digunakan sebagai lahan pertanian, demi keberlanjutan produksi pangan lokal,” tambah Onni.
Pemerintah daerah melalui DTPH terus berupaya untuk memitigasi dampak dari berkurangnya lahan pertanian ini. Masyarakat juga diimbau untuk lebih sadar akan pentingnya keberlanjutan lahan pertanian dan mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan lokal.*