Radarlambar.bacakoran.co - Pada hari Kamis, 6 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, DEN menyampaikan laporan mengenai dampak kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap perekonomian Indonesia.
Septian Hario Seto, salah seorang anggota DEN, menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan ini adalah mengidentifikasi potensi dampak dari kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah AS, terutama yang berhubungan dengan kebijakan tarif dan imigrasi. Seto menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan ini bisa memengaruhi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari sisi ekonomi. Ia menambahkan bahwa pertemuan tersebut membahas sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump akan berdampak positif maupun negatif bagi Indonesia.
Penting bagi kami untuk memahami bagaimana kebijakan tarif dan imigrasi yang diterapkan oleh AS akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Kami perlu mengidentifikasi potensi dampaknya, baik dalam hal positif maupun negatif, ungkap Seto, di Kompleks Istana Kepresidenan.
Selain itu, Muhammad Chatib Basri, anggota DEN lainnya, menyoroti adanya ketidakpastian terkait kebijakan ekonomi AS akibat beberapa posisi dalam kabinet Trump yang masih kosong. Ketidakpastian ini, menurut Basri, menambah kompleksitas dalam menganalisis dampak kebijakan yang akan diterapkan oleh Amerika Serikat.
Namun, Basri menggarisbawahi bahwa salah satu risiko utama yang harus diwaspadai Indonesia adalah kebijakan deportasi terhadap pekerja ilegal di AS. Kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan inflasi serta dapat mempengaruhi suku bunga yang tetap tinggi di Amerika Serikat.
Risiko pertama yang harus diperhatikan adalah kemungkinan suku bunga yang tetap tinggi di Amerika Serikat. Selain itu, penguatan nilai dolar AS juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan karena hal ini dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, jelas Basri.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pandangannya mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ia menekankan pentingnya reformasi struktural yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.
Menanggapi hal ini, DEN merekomendasikan agar Indonesia mempercepat implementasi digitalisasi pemerintahan melalui teknologi digital, atau GovTech. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses administrasi dan memperbaiki iklim investasi, yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian Indonesia.
Percepatan reformasi struktural sangat penting, termasuk penyederhanaan izin usaha dan implementasi teknologi digital dalam pemerintahan. Presiden Prabowo sangat mendukung langkah-langkah ini untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, ujar Chatib Basri.
Dengan adanya laporan tersebut, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang timbul akibat kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah AS, serta mempercepat langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekonomi domestik melalui reformasi dan digitalisasi.(*/adi)