RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya perlawanan dari oknum birokrasi yang ia sebut sebagai "raja kecil" dalam upayanya menghemat anggaran negara.
Sosok ini diduga merasa kebal hukum dan menolak kebijakan pemangkasan pengeluaran yang dinilai tidak perlu serta berpotensi disalahgunakan.
Dalam Kongres XVII Muslimat NU yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, pada Senin (10/2/2025), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus melakukan penghematan anggaran demi kepentingan rakyat.
Salah satu prioritas utama dari penghematan ini adalah mengalihkan dana yang biasanya digunakan untuk perjalanan dinas dan pengeluaran mubazir ke sektor yang lebih bermanfaat, seperti penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia serta perbaikan sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 330.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan, sementara anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membenahi 20.000 sekolah.
Oleh karena itu, Prabowo menekankan pentingnya mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara.
Ia bahkan menyarankan agar perjalanan dinas ke luar negeri dihentikan selama lima tahun jika diperlukan, demi memastikan anggaran lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Presiden juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar keputusan sepihak, melainkan demi kepentingan masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa siapapun yang menentang kebijakan ini harus siap berhadapan dengan rakyat, terutama para ibu yang menginginkan masa depan lebih baik bagi anak-anak mereka.
Dengan kebijakan penghematan ini, Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara efektif dan transparan, tanpa disalahgunakan oleh segelintir oknum di birokrasi.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba menghambat upaya ini. (*)