BKN Pacu Kompetensi ASN Daerah, Fokus pada Digitalisasi dan Inovasi

Radarlambar.Bacakoran.co - Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini sedang merancang berbagai kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Langkah strategis ini dirancang untuk memastikan ASN mampu beradaptasi dengan dinamika zaman dan memperkuat pelayanan publik berbasis inovasi.

 

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh dalam kegiatan Retret Kepala Daerah se-Jawa Timur di Kota Batu, Minggu 27 April 2025 kemarin, menegaskan saat ini BKN tengah mempersiapkan sejumlah kebijakan percepatan, antara lain pengembangan talent pool, peningkatan literasi digital serta penerapan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi.

 

Ditegaskannya, reformasi ASN bukan hanya soal perubahan struktur organisasi, tapi juga transformasi perilaku kerja dan budaya melayani. Karena itu seluruh ASN yang ada di Indonesia harus adaptif, kolaboratif, inovatif dan siap menghadapi tantangan perubahan zaman di yang kini kian berkembang.

 

Target: ASN yang Produktif, Inovatif, dan Berdaya Saing Global

Zudan juga menegaskan, ASN yang kini berada di era digital tidak hanya cukup sekadar hadir dan menyelesaikan tugas rutin. Mereka dituntut untuk menunjukkan kinerja produktif, menciptakan inovasi, dan tetap menjunjung tinggi integritas.

 

Dalam konteks ini, BKN juga menekankan penerapan sistem merit secara ketat dalam pengelolaan sumber daya manusia ASN, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan karier, hingga promosi jabatan. Berdasarkan data yang ada di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)  hingga tahun 2024 lalu diperkirakan hanya 45% instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dengan kategori baik atau sangat baik, sehingga percepatan ini menjadi penting untuk pemerataan kualitas ASN di seluruh Indonesia.

 

Dukungan Kuat dari Pemerintah Daerah

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa bahkan telah menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah BKN itu. Sebab kata dia, ASN merupakan tulang punggung reformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.