Andry menambahkan bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah perlu memperbaiki iklim industri di dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan pada impor. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membatasi masuknya barang impor dan memberikan insentif kepada industri domestik agar mampu bersaing dengan produk luar negeri. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan industri dalam negeri bisa pulih dan daya beli masyarakat bisa terjaga, yang pada gilirannya bisa mengurangi jumlah PHK.
"Jika iklim industri diperbaiki dan insentif diberikan kepada sektor-sektor yang terdampak, seperti tekstil dan manufaktur, maka kita berharap bisa menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi jumlah PHK yang terjadi," tambah Andry.
Tantangan ke Depan
Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan ekonomi dan lapangan kerja di tengah badai PHK yang terjadi belakangan ini. Terlebih lagi, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Namun, potensi ini hanya akan maksimal jika kemampuan belanja masyarakat bisa ditingkatkan dan industri domestik diperkuat. Tanpa langkah-langkah strategis yang konkret, bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mencapai target pertumbuhan yang diinginkan.
Pada akhirnya, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah gelombang PHK ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang efektif. Tanpa kebijakan yang tepat dan tindakan nyata, cita-cita untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif bisa terancam gagal.(*/adi)