BALIKBUKIT - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang profesional, dan transparan. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan menggelar Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama, yang diikuti oleh 20 pejabat eselon II dari berbagai Perangkat Daerah (PD).
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu hingga Senin, 17-19 Mei 2025 di Hotel Horison, Bandar Lampung, ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dalam rangka evaluasi dan pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN).
Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap jabatan strategis diisi oleh figur yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kompetensi, integritas, dan visi kepemimpinan yang mumpuni.
Menurut Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Barat, Mazdan, S.Sos., M.M., seluruh peserta telah hadir dan menyelesaikan tahap awal berupa penulisan makalah pada Sabtu (17/5/2025).
“Para pejabat menuliskan gagasan dan pandangan strategis mereka terhadap bidang tugas masing-masing. Ini menjadi refleksi sejauh mana pemahaman mereka terhadap visi dan misi daerah serta tantangan organisasi,” ungkap Mazdan, Minggu (18/5/2025)
Sementara itu, proses wawancara mendalam dilakukan untuk menggali lebih dalam potensi dan pengalaman kepemimpinan para peserta. “Delapan orang telah menjalani wawancara pada hari pertama, dan sisanya pada Senin (19/5/2025),” tambahnya.
Mazdan menjelaskan bahwa hasil dari uji kompetensi ini akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Lampung Barat dalam mengambil kebijakan terkait mutasi, rotasi, maupun pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang kosong.
“Ini bukan sekadar evaluasi rutin, tapi bagian dari proses strategis untuk menempatkan ASN pada posisi yang sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing. Kita tidak ingin jabatan penting hanya diisi berdasarkan senioritas atau faktor non-kinerja,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan uji kompetensi juga merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan sumber daya manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam sistem merit dan regulasi kepegawaian nasional.
Lebih jauh, Mazdan menyebut bahwa uji kompetensi ini adalah bagian dari strategi “menyegarkan” struktur organisasi pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kinerja, menciptakan iklim kerja yang dinamis, serta memperkuat tata kelola pelayanan publik di Lampung Barat.
“Birokrasi harus adaptif terhadap perubahan zaman. Kita ingin organisasi perangkat daerah dipimpin oleh pejabat yang tidak hanya pandai mengelola administrasi, tetapi juga mampu berinovasi dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Mazdan.
Melalui kegiatan uji kompetensi ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang kompeten, berintegritas, dan berdedikasi tinggi. Proses ini menjadi langkah konkret menuju pemerintahan daerah yang mampu menjawab tantangan masa kini dan masa depan.
“Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, diharapkan hasil uji kompetensi ini mampu mendorong peningkatan kinerja di seluruh sektor, serta memperkuat pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas,” tandasnya. (lusiana)